Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Editorial    
 
Banjir
Banjir Jakarta, Jakarta Kebanjiran
Thursday 19 Feb 2015 17:47:28

Rakyat Tidak Pernah Mengeluh, Walau Musibah dan Bencana Menerpa Dirinya (Foto : BH/Ilustrasi)
BULAN Februari 2015, Jakarta kembali tergenang, dari sumber resmi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedikitnya ada 89 titik rawan genangan yang mengepung ibukota.

Sampai dengan Senin (9/2) data banjir merendam 127 RW mulai berkurang dari hari sebelumnya yang mencapai 333 RW. Jumlah pengungsi mencapai 8.264 jiwa.

Disisi lain banjir Jakarta medio Februari 2015 tersebut juga telah menggenangi kawasan vital, seperti jalan-jlan protokol, bahkan halaman Balaikota dan Istana negara yang merupakan obyek vital bagi keberlangsungan administrasi pemerintahan.

Dalam kondisi Jakarta diterjang banjir, Gubernur DKI Jakarta, yang biasa disapa Ahok, dengan serta merta menyalahkan pihak lain. Beberapa kalangan sangat menyayangkan sikap Ahok, yang hanya bisa berkelit, seharusnya lebih fokus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Saat ini bukanya untuk saling silang sengketa menyalahkan pihak-pihak lain, justru seharusnya Gubernur bisa merangkul berbagai stakeholder yang ada untuk saling bersinergi, termasuk daerah-daerah penyangga, sehingga persoalan banjir ini bisa diatasi dengan maksimal, melalui konsep yang jelas, dan kontinyu.

Gubernur beranggapan penyebab utama banjir yang menggenangi halaman Istana Negara karena tidak berfungsinya pompa. Padahal menurut Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono, di DKI Jakarta sendiri, sedikitnya ada 555 pompa air yang tersebar di lima wilayah. Dimana pada saat banjir ratusan pompa air tersebut bisa menyedot air kesungai dan laut terdekat.

Adapun rincian pompa tersebut, ada 149 pompa air di wilayah Jakarta Barat, 100 pompa stationer, 45 pompa mobile, dan 4 pompa underpass. Di Jakarta Pusat ada 120 unit pompa air. Sementara di Jakarta Selatan ada 113 unit pompa. Di Jakarta Timur ada 56 unit pompa, dan di Jakarta Utara ada 17 unit pompa.

Keberadaan pompa pompa tersebut memang peting, sebagai alternatif untuk mengurangi genangan yang terjadi beberapa titik-titik wilayah di DKI Jakarta. Namun, satu hal yang harus diingat adalah keberadaan saluran/drainase yang ada di wilayah DKI Jakarta harus memiliki fungsi yang maksimal.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa keberadaan drainase/saluran air yang ada di wilayah DKI Jakarta sebagian besar, ternyata kurang berfungsi secara maksimal. Hal ini bisa kita lihat ketika hujan genangan bertebaran dijalan-jalan, disamping itu terkadang keberadaan drainase/saluran tersebut jutsru dipenuhi dengan sampah, tersumbat.

Sebanyak tiga belas sungai yang melalui wilayah DKI Jakarta, dengan berbagai kondisinya, tidak serta merta DKI Jakarta akan segera terbebas dari persoalan banjir, paling tidak ada upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk memeperkecil resiko dan dampak dari banjir itu sendiri.

Saatnya untuk fokus bekerja, bukan untuk saling silang sengketa, apalagi menyalahkan pihak lain ..!!

Share : |

 
Berita Terkait Banjir
Jokowi Lupa Perintahkan Menteri Atasi Banjir Jakarta
Pemerintah Diminta Siaga Hadapi Banjir
Gubernur Anies Takziah ke Kediaman Ridwan, Korban Meninggal Akibat Banjir di Cipete Utara
Banjir Samarinda Meluas Dimanfaatkan Anak-Anak Bermain dan Berenang
Warga Jakarta: Katanya Ciliwung Dinormalisasi, Tapi Banjir Makin Sering
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Pemda Kaur Lakukan Kerjasama Masalah Sanitasi Lingkungan Perumahan
Dewan Pers Mangkir Sidang Ke-7 PMH, Wilson: Dewan Pers Tidak Beradab
Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi
Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers
SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru
Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK
Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]