Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
APBN
Bamsoet Dorong Rekonsiliasi Nasional di Bidang Ekonomi
2019-11-27 12:18:21

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan transparansi yang diusung grand strategy Single Identity Number (SIN) merupakan ikhtiar yang sangat layak mendapatkan dukungan seluruh elemen bangsa. Indonesia membutuhkan sebuah platform transparansi yang mengintegrasikan seluruh data sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan mudah dan proses pengolahan data naik berlipat kali kecepatannya.

"Transparansi sistem yang ditawarkan SIN oleh mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo akan mampu membangun iklim usaha yang business friendly karena pemeriksaan pajak tidak diperlukan lagi. Penerimaan pajak sesuai target APBN tetap akan dapat dicapai hanya dengan mekanisme pengawasan by system. Platform SIN sedianya akan otomatis menciptakan kondisi 'terpaksa jujur'," ujar Bamsoet dalam acara 'Sosialisasi Inklusi Pajak dan SIN Pajak', di Jakarta, Sabtu (23/11).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI menandaskan, kompetisi memperebutkan investor dengan negara-negara kompetitor belum berhasil dimenangkan Indonesia. Karenanya, diperlukan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi dengan membangun iklim usaha yang business friendly. Tujuannya, agar dapat mencapai penerimaan pajak sesuai target penerimaan APBN.

"Makna business friendly sebenarnya tidak hanya berkutat pada pemangkasan regulasi-regulasi yang menghambat. Tetapi juga harus dibarengi dengan transparansi proses administrasi perpajakan. Dihapusnya pemeriksaan pajak akan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan stabil, sehingga peluang untuk menarik investor datang ke Indonesia dapat meningkat secara signifikan," tutur Bamsoet.

Selain itu, lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Disamping merupakan solusi saling menguntungkan antara dunia usaha dengan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi dunia yang semakin memburuk akibat ancaman resesi dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

"Dukungan kuat legislatif kepada eksekutif harus ditunjang dengan kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju yang fokus mengurus perekonomian. Rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menghadirkan stabilitas karena pelaku usaha curang mengakui dosanya dan Pemerintah menerima pengakuan mereka dan memaafkannya untuk kemudian sama-sama membuka lembaran baru yang lebih transparan," urai Bamsoet.

Kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 ini mengingatkan, perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat penting untuk kemajuan dan pembangunan. Presiden Joko Widodo dengan dibantu tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju benar-benar perlu mempertimbangkan gagasan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi untuk segera
dilaksanakan.

"Saya sebagai Ketua MPR RI mendorong agar Presiden dapat mewujudkan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi sesegera mungkin. Apabila gagasan ini terwujud, saya yakin keadilan dan kesejahteraan akan segera hadir di tengah- tengah kehidupan seluruh komponen bangsa, dan dukungan kuat legislatif kepada eksekutif pun niscaya akan semakin menguat," pungkas Bamsoet.(MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait APBN
 
Bamsoet Dorong Rekonsiliasi Nasional di Bidang Ekonomi
 
Masalah Ekonomi akan Bermuara Ambruknya APBN 2019
 
Pendapatan Negara Didominasi Perpajakan
 
KPK: Ada Kebocoran Pendapatan Negara 2.000 Triliun
 
Defisit APBN 2019 Sebesar 1,84 Persen Sebesar Rp 296 Triliun
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]