Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Politik
Bamsoet: Negara Demokrasi Kuat Jika Partai Politiknya Kuat
2019-11-13 05:50:45

Bambang Soesatyo saat acara diskusi publik 'Golkar Mencari Nahkoda Baru' digelar POSBAKUM Golkar, berlangsung di ruang Kudus, hotel Sultan, Jakarta pada, Selasa (12/11).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia, miniatur pengelolaan lalu lintas kehidupan politiknya bisa dilihat dari tata kelola partai politiknya. Jika partai politik dikelola sangat baik, maka pengelolaan kehidupan politik di negara tersebut juga baik. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, untuk membenahi dan memajukan Indonesia, terlebih dahulu harus dibenahi dan dimajukan partai politiknya.

"Menjaga dan merawat demokrasi adalah menjaga dan merawat partai politik. Demokrasi telah dipilih menjadi cara hidup (way of life) kita dalam berbangsa dan bernegara, dan partai politik adalah batang tubuhnya. Negara demokrasi kuat jika partai politiknya kuat. Negara demokrasi rapuh jika partai politiknya keropos," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker dalam Diskusi Publik 'Golkar Mencari Nahkoda Baru', yang diadakan Posbakum Golkar di Jakarta, Selasa (12/11).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan lebih jauh, semua instrumen yang bekerja pada negara terlebih dahului melalui assessment partai politik. Bisa dibayangkan jika partai politik terkelola dengan buruk, taruhannya tentu masa depan rakyat, masa depan bangsa dan negara.

"Harus disadari, sesungguhnya partai politik lahir untuk mengemban tugas-tugas besar, kerja-kerja luhur dan penuh kemuliaan. Karena itu, seluruh visi dan misi partai politik tidak pernah membicarakan tentang hal hal kecil, remeh temeh atau pribadi-pribadi orang per perorang. Tetapi, partai politik membicarakan hal-hal besar, membicarakan bangsa, umat, negara serta khalayak seluruhnya," jelas Bamsoet.

Karena itu, khusus bagi Partai Golkar sebagai partai politik tertua di Indonesia yang pada bulan Desember 2019 nanti akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional untuk memilih Ketua Umum, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mempunyai sejumlah catatan. Terlebih, setelah melihat perolehan suara yang tidak menggembirakan dari Pemilu 2019, kehilangan 1,2 juta suara dan 6 kursi DPR RI, Partai Golkar harus melakukan konsolidasi membangun kembali kekuatan dengan merangkul semua golongan dan komunitas.

"Selain untuk kepentingan masa depan Partai Golkar, akumulasi semua sumber kekuatan nasional itu diperlukan untuk membentengi Pancasila dan merawat serta memperkokoh persatuan-kesatuan bangsa. Di masa lalu, Sekber Golkar berhasil mengakumulasi kekuatan yang bersumber dari ratusan organisasi, yang kemudian dikelompokan dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), antara lain Kosgoro, Soksi dan MKGR, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan keagamaan," tutur Bamsoet.

Catatan singkat tentang peran strategis Partai Golkar di masa lalu tersebut, bagi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini perlu dikedepankan lagi agar semua unsur di dalam keluarga besar Partai Golkar paham betapa bangsa dan negara sangat membutuhkan Partai Golkar. Sebagai partai yang terbukti menjadi penjaga dan pengamal Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, Partai Golkar di masa lalu juga mampu menjalankan perannya sebagai perekat keberagaman bangsa, sehingga turut menjadi kekuatan politik yang tak terpisahkan dari eksistensi Indonesia.

"Maka, karena panggilan sejarah pula, takdir itu harus diaktualisasikan lagi karena kehendak zaman. Termasuk menyatukan kembali berbagai kekuatan yang lama terserak menjadi satu kekuatan penuh, termasuk para purnawirawan dan keluarga TNI/Polri serta Satkar Ulama, MDI dan Al Hidaiyah yang selama ini jalan sendiri-sendiri," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, sudah saatnya Partai Golkar melakukan re-branding untuk menyesuaikan diri terhadap tantangan zaman. Agar dapat terus menerus melakukan akselelari dan modernisasi agar Partai Golkar melepaskan diri dari stigma ‘Partai Jadul’, menjadi Partai masa depan yang memberikan kebanggaan dan harapan bagi generasi milenial.

"Golkar harus mau melakukan perubahan dari dalam agar mampu berbaur dengan generasi milenial yang demokratis dan anti-ketergantungan. Golkar bisa membentuk gugus tugas khusus yang pro aktif untuk lebih dekat dengan generasi milenial. Pola lama dalam upaya merangkul konstituen atau simpatisan partai harus diubah, disesuaikan dengan perilaku dan budaya milenial," pungkas Bamsoet.(MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Partai Politik
 
Bamsoet: Negara Demokrasi Kuat Jika Partai Politiknya Kuat
 
Bantuan Pendanaan, Agar Parpol Akuntabel dan Transparan
 
PKR Mundur, Partai SRI dan PKBN Lengkapi Persyaratan
 
Nasdem Fokus 2014, PKBN dan Partai SRI Lengkapi Berkas
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Iwan Sumule Bahagia Din Syamsuddin Dkk Turut Gugat UU Corona Ke MK
Surat Terbuka dari Chusnul Mariyah Buat Ibu Megawati yang Terhormat
Limbah Padat Harus Dikendalikan
Ketua Komisi VIII DPR: Istilah 'New Normal' Dinilai Tidak Tepat
Ahli Virus China Kabur ke AS: Saya Bersaksi Covid-19 Hasil Persekongkolan Jahat
Bukan Hanya Digeser, Erick Thohir Dan Sri Mulyani Harus Dicopot Kalau Terbukti Bersalah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]