Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Bangsa
Bamsoet: Bangsa Kita Sedang Megalami Masa-masa yang Berat
2018-02-02 11:47:39

Tampak Bambang Soesatyo dan para pembicara diskusi saat acara.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bambang Soesatyo sebagai politisi senior Golkar menyampaikan bahwa bangsa Indonesia sedang megalami masa-masa yang berat, dimana sekarang dengan berbagai persoalan sosial budaya yang muncul, seperti tekhnologi media sosial yang sudah mengubah bangsa kita sedemikian rupa; '180 derajat, ungkap Bamsoet saat acara diskusi sarasehan PIM #7 bertajuk; 'Quo Vadis Amandemen Konstitusi' di sekretariat CDCC bilangan Senayan, Jakarta pada, Kamis (1/2).

Bambang Soesatyo biasa dipanggil Bamsoet bahkan mengulas, seperti ada semacam 'operasi senyap' yang berupaya membentuk instansi konstitusi. "Ancaman sosbud, dimana tekhnologi, yang tengah mesti diseriusi, baik bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan," ungkapnya.

Lalu kemudian, yang menjadi pertanyaan, kemukanya apakah dengan kembali pada UUD 45 asli perlu diuji kembali?. Selain itu, dalam pemilihan sudah memilih dengan 'pemilihan langsung, yang sejatinya kini secara 'euforia' bangsa kita telah memilih dan merasa menjadi bangsa yang hebat.

"Namun malahan kini malah banyak terjadi ''money politic' di tingkat elite politik, bahkan sekarang lebih meluas hingga ke masyarakat kalangan bawah," ungkap Bamsoet .

Kita memilih demokrasi yang kita pilih, dimana baik Bupati, Gubernur,
Anggota DPR yang setidaknya untuk maju menjadi Bupati, 5 miliar mesti kita keluarkan.

Dirinya pun setuju secara pribadi, apabila kedepan musti memilih lagi,
ada baiknya mereview kembali pilihan demokrasi yang akan kita tentukan untuk nanti.

Yang menjadi titik persoalannya, ialah apakah dengan kembali ke UUD45 asli apakah kita akan keluar dari masalah yang dialami ini?

"Dan disamping itu ada yang berpandangan kembali ke UUD45 yang sudah disempurnakan. Lalu ada wacana dimana Pemerintah ini mesti ada haluan, seperti halnya ada GBHN di masa pemerintahan yang dahulu," paparnya.

Dengan konsekuensi mengembalikan adanya GBHN, dimana akan mengembalikan kedudukan posisinya adanya MPR sebagai lembaga tertinggi negara. "Apakah akan mengganggu sistem Presidential yang kali ini telah
berjalan," tanya Bamsoet.

Bukan jalan yang mudah, karena sudah pasti ada pro kontra. Namun, Bamsoet menilai saat ini 'belum waktunya'.

"Soalnya masih ada beberapa agenda politik yang kita hadapi kedepan dalam beberapa waktu ini. Pileg dan Pilpres, dimana DPR hanya memiliki efektifitas kerja hanya 8 builan dengan sisa waktu kerja 18 bulan ini," ungkapnya.

"Tugas saya sebagai ketua DPR agar tetap teduh, tetap tenang, dimana pesta rakyat bisa berjalan dengan aman, damai dan tenang," kemukanya, yang kini menjabat Ketua DPR RI.

"Dimana kedepan bukan hanya sebagai petugas partai, namun sebagai petugas rakyat," tandasnya.

Sementara, pantauan pewarta BeritaHUKUM.com, nampak hadir saat diskusi; Hariman Siregar, Din Syamsudin, Jacob Tobing, Valina Subekti, dengan moderator Arif Rasyid.(bh/mnd)


Share : |

 
Berita Terkait Bangsa
Indonesia Kondusif, Ketua DPR Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi
Cyber Army Penting untuk Ketahanan Nasional
Bambang Soesatyo: Jabatan Ketua DPR Sebagai Amanah
Bambang Soesatyo Hari Ini Bakal Dilantik sebagai Ketua DPR RI
Bamsoet: 2016 Pemerintahan Jokowi Tetap Gaduh
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Proyek Fiktif, KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Waskita Karya sebagai Tersangka
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Komisi III Dorong Aparat Keamanan Tingkatkan Pengamanan Pemilu 2019
Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali
UU Guru dan Dosen Perlu Perubahan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media
Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]