Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Omnibus Law
Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law
2019-11-14 12:02:50

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas. Foto : Arief/mr
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menilai sejatinya tidak ada masalah terkait rencana pemerintah membentuk omnibus law terhadap beberapa undang-undang yang ada selama ini. Namun ia berharap agar materi dan substansi yang akan diatur dapat segera diserahkan dalam bentuk Naskah Akademik (NA) dan draf Rancangan undang-undang (RUU).

Demikian diungkapkan Supratman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Menko Maritim dan Investasi, Menteri PPN/Bappenas, serta perwakilan dari Menteri Tenaga Kerja, Menko ekonomi, dan Menkumham di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

"Sepanjang pengamatan saya, di fraksi-fraksi sudah clear menyetujui tentang omnibus law ini. Kita tinggal tunggu materinya, substansinya apa saja yang akan diatur. Dari pemberitaan ada 74 undang-undang yang akan disatukan. Dalam rangka penyusunan prolegnas, kami berharap draft RUU yang akan masuk dalam omnibus law segera disusun dan diserahkan, sehingga hal itu tidak akan kami masukan dalam prolegnas RUU baik usulan yang berasal dari DPR sendiri maupun dari pemerintah," ujar Supratman

Karena, lanjutnya, salah satu syarat masuk dalam prolegnas itu harus ada draf NA dan draf RUU. Ini menurutnya menjadi satu pekerjaan yang sangat mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Terlebih lagi adanya usulan terkait pembentukan kelembagaan baru, yakni Pusat Legislasi Nasional. Tentu akan berpengaruh terhadap pembentukan Prolegnas, yang pada akhirnya juga akan memperlambat rencana omnibus law itu sendiri.

"Prolegnas kita putuskan sebelum akhir masa sidang. Kita reses nanti tanggal 18 desember. Kemungkinan pengesahan Prolegnas itu sebelum masa reses atau bersamaan dengan penutupan masa sidang," ucap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Oleh karena itu, Ia berharap agar NA dan RUU yang masuk dalam omnibus law dapat segera disusun. Terlebih lagi terkait pembentukan kelembagaan baru, yakni pusat legislasi nasional. "Apa tidak sebaiknya, pusat legislasi nasional itu satu payung dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga koordinasi antara Baleg dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan legislasi bisa tetap berjalan," pungkasnya.(ayu/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Omnibus Law
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Iwan Sumule Bahagia Din Syamsuddin Dkk Turut Gugat UU Corona Ke MK
Surat Terbuka dari Chusnul Mariyah Buat Ibu Megawati yang Terhormat
Limbah Padat Harus Dikendalikan
Ketua Komisi VIII DPR: Istilah 'New Normal' Dinilai Tidak Tepat
Ahli Virus China Kabur ke AS: Saya Bersaksi Covid-19 Hasil Persekongkolan Jahat
Bukan Hanya Digeser, Erick Thohir Dan Sri Mulyani Harus Dicopot Kalau Terbukti Bersalah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]