Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pilpres
BPN Prabowo Buka Posko Pengaduan di Jawa Barat
2019-04-25 21:41:00

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka posko pengaduan kecurangan Pilpres 2019. Posko pengaduan yang dibuka saat ini akan menampung informasi dari masyarakat di Jabar.(Foto: Istimewa)
BANDUNG, Berita HUKUM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka posko pengaduan pelanggaran atau dugaan kecurangan Pilpres 2019. Langkah ini untuk memverifikasi informasi dari masyarakat sebelum dilaporkan ke Bawaslu.

Tim Direktorat Advokasi BPN Dolfie Rompas mengatakan banyak mendapat informasi adanya kecurangan dalam proses pilpres tahun ini. Namun, dia menegaskan, informasi tersebut harus diverifikasi.

Pihaknya tidak ingin gegabah dengan menelan bulat-bulat informasi dari masyarakat atau relawan di lapangan. Sehingga, tim akan mengecek terlebih dahulu bukti-bukti yang mengarah terhadap kebenaran informasi itu.


"Kita juga menghindari hoaks. Laporan yang diterima bisa diverifikasi dengan baik, kita bisa telaah dengan baik, kalau buktinya cukup, intonya valid, baru dilaporkan," kata Dolfie usai pembukaan posko di kantor DPD Gerindra Jabar, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Kamis (25/4).

Posko pengaduan yang dibuka saat ini akan menampung informasi dari masyarakat di Jabar. Sejauh ini, pihaknya sudah menerima 10 informasi mengenai dugaan surat suara tercoblos hingga kesalahan input data.

"Laporan 10 lebih cuma masih diverifikasi. Kita juga terima ini tidak langsung diadukan, harus kita verifikasi dulu kebenarannya," ujar Dolfie sambil menambahkan posko serupa juga ada di provinsi lainnya di Indonesia.(mud/bbn/detik/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat, MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Usai Pengumuman Hasil Pemilu Oleh KPU, Pengamat: Keamanan Kondusif
Fahri Hamzah: Rakyat Bakal Melawan Balik Jika Terus Diancam
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
PAN, Gerindra, PKS, dan Berkarya Tolak Teken Hasil Pileg 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang
Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]