Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator
2019-06-24 17:49:12

Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto dan Juru bicara Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengingatkan kembali arahan capres 02, Prabowo untuk pendukungnya menerima dan menghormati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK akan menyampaikan keputusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan sebelumnya dari Jumat (28/6) mendatang dikabarkan menjadi hari Kamis (27/6) nanti.

"Pertanyaan Pak Prabowo jelas ya bahwasanya kita mengimbau masyarakat, pendukung publik untuk menghormati keputusan MK," ujar Koordinator Jurubicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (24/6).

Dahnil pun mengajak para pendukung dan relawan Prabowo-Sandi banyak berdoa supaya majelis hakim MK dapat membuat keputusan terbaik untuk rakyat Indonesia.

"Kita doakan keputusan-keputusan itu agar kemudian paradigma hakim itu bukan lagi paradigma mahkamah kalkulator tapi paradigmanya progresif substantif," harapnya.

Dalam tahap persidangan PHPU selama sepekan lalu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi yang dihadirkan BPN selaku pemohon.

Sementara termohon, KPU tidak mengajukan saksi fakta, hanya dua orang ahli di mana salah seorang di antaranya melalui keterangan tertulis. Juga dari pihak terkait, TKN Jokowi-Maruf menghadirkan masing-masing dua saksi fakta dan dua ahli.(wv/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilpres
 
Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?
 
Langkah Kuda Hitam Mega
 
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
 
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
 
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Kapolda Hadiri Peringatan HUT Provinsi Gorontalo Ke-19
Taylor Swift terancam tak bisa nyanyikan lagunya sendiri
Hong Kong Resesi Ekonomi Pertama dalam Satu Dekade Akibat Unjuk Rasa Anti-Pemerintahan
'Gencatan Senjata' Israel-Gaza Dimulai, Warga Cemas akan Pecah Perang
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ETOS Indonesia: Nama Ridwan Hisjam Menguat Menuju Golkar 1
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]