Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pilpres
BPN Prabowo Buka Posko Pengaduan di Jawa Barat
2019-04-25 21:41:00

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka posko pengaduan kecurangan Pilpres 2019. Posko pengaduan yang dibuka saat ini akan menampung informasi dari masyarakat di Jabar.(Foto: Istimewa)
BANDUNG, Berita HUKUM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuka posko pengaduan pelanggaran atau dugaan kecurangan Pilpres 2019. Langkah ini untuk memverifikasi informasi dari masyarakat sebelum dilaporkan ke Bawaslu.

Tim Direktorat Advokasi BPN Dolfie Rompas mengatakan banyak mendapat informasi adanya kecurangan dalam proses pilpres tahun ini. Namun, dia menegaskan, informasi tersebut harus diverifikasi.

Pihaknya tidak ingin gegabah dengan menelan bulat-bulat informasi dari masyarakat atau relawan di lapangan. Sehingga, tim akan mengecek terlebih dahulu bukti-bukti yang mengarah terhadap kebenaran informasi itu.


"Kita juga menghindari hoaks. Laporan yang diterima bisa diverifikasi dengan baik, kita bisa telaah dengan baik, kalau buktinya cukup, intonya valid, baru dilaporkan," kata Dolfie usai pembukaan posko di kantor DPD Gerindra Jabar, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Kamis (25/4).

Posko pengaduan yang dibuka saat ini akan menampung informasi dari masyarakat di Jabar. Sejauh ini, pihaknya sudah menerima 10 informasi mengenai dugaan surat suara tercoblos hingga kesalahan input data.

"Laporan 10 lebih cuma masih diverifikasi. Kita juga terima ini tidak langsung diadukan, harus kita verifikasi dulu kebenarannya," ujar Dolfie sambil menambahkan posko serupa juga ada di provinsi lainnya di Indonesia.(mud/bbn/detik/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]