Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Rohingya
BKSAP Sesalkan KTT ASEAN Tidak Bahas Rohingya
2017-11-16 07:54:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menyesalkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tidak membahas secara serius tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. ASEAN hanya menyinggung masalah Rohingya sangat normatif dan tidak ada langkah-langkah konkrit.

"ASEAN mengadakan kegiatan KTT sangat formalistik, berjarak dan 'bebas nilai', situasi ini tercermin dari perhatian mereka yang minim terhadap urusan etnis Rohingya meski saat ini terus terusir dari Rakhine," ungkap Rofi dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (15/11).

Sebagaimana diwartakan kantor berita Reuters, naskah awal komunike bersama hasil KTT ASEAN dilaporkan tidak sekali pun mencantumkan kata "Rohingya" sebagai sebutan untuk etnis Muslim korban kekerasan militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

"Charter Asean memang menuangkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. Namun hal tersebut tidak berarti abai atas pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar," kritisinya.

Ia menjelaskan, belum lama ini Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Rohingya yang meminta militer Myanmar menghentikan proses genosida terhadap etnis Rohingya. Maka sudah sepantasnya, ASEAN menjadikan sikap tersebut sebagai panduan dalam mengambil kebijakan. Tapi apa yang terjadi selama ini justru sangat memprihatinkan dan jauh dari langkah-langkah konkrit.

"ASEAN nampak dingin dalam menanggapi persoalan Rohingya, padahal disana ada permasalahan hak asasi manusia dan solidaritas yang rendah di Negara Myanmar," tegasnya.

Legislator asal Jawa Timur ini juga melihat usaha diplomatik Indonesia untuk mendorong negara ASEAN lainnya ternyata belum membuahkan hasil. Skema 4 + Plus satu yang di dorong oleh Pemerintah Indonesia terhadap kekerasan etnis di rakhine dianggap angin lalu oleh Myanmar.

Empat formula tersebut yakni menjunjung perdamaian dan stabilitas di wilayah Rakhine, proteksi untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang suku dan agama, menahan diri secara maksimal dan tak menggunakan kekerasan, serta akses kepada sistem perlindungan kemanusiaan. Adapun "plus 1" adalah implementasi dari rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State di Persatuan Bangsa Bangsa yang dipimpin oleh Kofi Annan.

"Padahal, Pemerintah Indonesia sangat serius mendorong isu ini sebagai salah satu prioritas bahasan, karena forum tersebut sarana yang sangat tepat untuk menegaskan sikap Indonesia dan langkah serius Pemerintahan Myanmar," pungkasnya.

DPR sendiri, lanjutnya, melalui diplomasi parlemen senantiasa mendorong persoalan Rohingya secara komprehensif di forum-forum International. Diantaranya, dalam sidang Executive Council pertama Perkumpulan Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), di Phnom Penh, Kamboja, 2-3 Oktober 2017.(ann/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Rohingya
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Krisis Rohingya: 131 Anggota Parlemen ASEAN Desak PBB Bawa Myanmar ke Mahkamah Internasional
Nelayan Selamatkan Para Pengungsi Etnis Rohingya Terdampar di Laut Aceh
DPR Harap ASEAN Proaktif Selesaikan Krisis Rohingya
Indonesia Dituntut Ambil Peran Tuntaskan Genosida Rohingya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]