Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

BK Desak Presiden Keluarkan Keppres Pemecatan Misbakhun
Wednesday 07 Sep 2011 11:54:38

Muhammad Misbakhun (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Meski telah menjadi terpidana, Muhammad Misbakhun masih saja menerima gaji serta tunjangan lainnya sebagai anggota DPR RI. Pasalnya, hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga meneken surat keputusan presiden (Keppres) pemberhentiannya sebagai anggota Dewan.

Atas dasar tersebut, Badan Kehormatan (BK) DPR mendesak Sekretaris Jendral (Setjen) DPR untuk menghentikan gaji dan tunjangan terhadap anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Sebab, berdasarkan ketentuan anggota DPR yang sudah menyandang status terpidana tidak memiliki hak lagi atas fasilitas di DPR.

"Seharusnya segera dilakukan penindakan, karena dalam BK ada mekanisme yang terpaksa harus dilewati. Logikanya, tidak wajar seorang anggota DPR yang pernah menjadi terpidana masih menerima gaji," kata Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9).

Kemdati demikian, kader Partai Golkar ini mengakui, jika penghentian segala fasilitas DPR seperti gaji dan tunjangan anggota harus didasari proses administrasi pemberhentian dari presiden dan pergantian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terkait dengan administrasi yang belum dikeluarkan presiden dan KPU, berarti Misbakhun masih memperoleh gaji sebagai anggota Dewan. "Surat dari kedua lembaga itu kerap menjadi hambatan utama pemecatan sementara untuk mereka yang perkara hukumnya sudah inkracht. Mestinya sudah di lakukan penyetopan gaji. Tapi karena digantung presiden dan KPU, aturan itu tak bisa dilaksanakan secepatnya, tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie sempat mengakui bahwa pihaknya belum juga menerima keppres pergantian anggota FPKS DPR Muhammad Misbakhun. Namun, karena sudah pernah menjadi terpidana, maka sesuai aturan seharusnya Misbakhun mengundurkan diri. Dirinya juga pernah menanyakannya kepada Birp Hukum Setjen DPR mengenai persoalan Misbakhun.

Seperti diketahui, Misbakhun divonis hukuman penjara selama satu tahun. Ia dinyatakan bersalah, karena terbukti terlibat dalam kasus L/C fiktif Bank Century. Namun, hukumannya diperberat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi dua tahun. Sebelum bebas, Misbakhum sempat terpergok berada di sebuah mal bersama anak-istrinya. Ia pun dibebaskan setelah mendapat remisi perayaan kemerdekaan RI pada pertengahan Agustus lalu.(inc/rob)

Share : |

 
Berita Terkait
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]