Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 

BK Desak Presiden Keluarkan Keppres Pemecatan Misbakhun
Wednesday 07 Sep 2011 11:54:38

Muhammad Misbakhun (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Meski telah menjadi terpidana, Muhammad Misbakhun masih saja menerima gaji serta tunjangan lainnya sebagai anggota DPR RI. Pasalnya, hingga kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga meneken surat keputusan presiden (Keppres) pemberhentiannya sebagai anggota Dewan.

Atas dasar tersebut, Badan Kehormatan (BK) DPR mendesak Sekretaris Jendral (Setjen) DPR untuk menghentikan gaji dan tunjangan terhadap anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Sebab, berdasarkan ketentuan anggota DPR yang sudah menyandang status terpidana tidak memiliki hak lagi atas fasilitas di DPR.

"Seharusnya segera dilakukan penindakan, karena dalam BK ada mekanisme yang terpaksa harus dilewati. Logikanya, tidak wajar seorang anggota DPR yang pernah menjadi terpidana masih menerima gaji," kata Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9).

Kemdati demikian, kader Partai Golkar ini mengakui, jika penghentian segala fasilitas DPR seperti gaji dan tunjangan anggota harus didasari proses administrasi pemberhentian dari presiden dan pergantian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terkait dengan administrasi yang belum dikeluarkan presiden dan KPU, berarti Misbakhun masih memperoleh gaji sebagai anggota Dewan. "Surat dari kedua lembaga itu kerap menjadi hambatan utama pemecatan sementara untuk mereka yang perkara hukumnya sudah inkracht. Mestinya sudah di lakukan penyetopan gaji. Tapi karena digantung presiden dan KPU, aturan itu tak bisa dilaksanakan secepatnya, tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie sempat mengakui bahwa pihaknya belum juga menerima keppres pergantian anggota FPKS DPR Muhammad Misbakhun. Namun, karena sudah pernah menjadi terpidana, maka sesuai aturan seharusnya Misbakhun mengundurkan diri. Dirinya juga pernah menanyakannya kepada Birp Hukum Setjen DPR mengenai persoalan Misbakhun.

Seperti diketahui, Misbakhun divonis hukuman penjara selama satu tahun. Ia dinyatakan bersalah, karena terbukti terlibat dalam kasus L/C fiktif Bank Century. Namun, hukumannya diperberat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi dua tahun. Sebelum bebas, Misbakhum sempat terpergok berada di sebuah mal bersama anak-istrinya. Ia pun dibebaskan setelah mendapat remisi perayaan kemerdekaan RI pada pertengahan Agustus lalu.(inc/rob)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
3 Orang ASN Pesta Narkoba Diciduk Tim Polres Bone Bolango
Legislator Nilai Ranking Alutsista Indonesia Menurun
Kaji Ulang Diksi Radikalisme
Mafia Pangan Harus Diberantas
SADAP dan Monev Aplikasi Digital untuk Data Kejaksaan
Legislator Ajak Semua Pihak Kurangi Angka Kemiskinan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan
Jokowi Terlalu Perkasa
Peran Aktif Badan Usaha Milik Swasta Dinilai Sangat Penting Memajukan Industri Pertahanan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]