Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus E-KTP
Asas Ne Bis In Idem Tidak Berlaku untuk Setya Novanto
2017-11-25 06:38:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa kalangan menilai Ketua DPR RI Setya Novanto bisa lolos untuk kedua kalinya dari jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11).

Ada yang berspekulasi bahwa majelis hakim akan melihat penetapan Novanto bersifat Ne Bis in Idem.

Ne Bis in Idem lazim disebut execeptio rei judicatae atau gewijsde zaak merupakan salah satu asas dalam hukum yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalianya dalam perkara yang sama.

Terlebih sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan Novanto terhadap KPK terkait penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el.

Menanggapi gugatan bersifat Ne Bis in Idem, Azmi Syahputra, dosen hukum pidana Universitas Bung Karno menilai asas tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus praperadilan Novanto.

Menurut Azmi dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP telah menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara Novanto sejauh ini masih berstatus tersangka dan belum menjalani persidangan.

Begitu juga dengan putusan praperadilan sebelumnya yang belum masuk ke dalam pokok perkara.

Azmi menambahkan hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Makhamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dengan jelas menjabarkan bahwa praperadilan hanya sebatas menguji aspek formal.

"Artinya putusan praperadilan tidak membatalkan atau gugurnya dugaaan terjadinya tindak pidana sehingga penyidik dengan kewenangannya dapat menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai tersangka dengan memenuhi alat bukti," ujar Azmi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5).

Lebih lanjut Azmi menilai, dalam proses praperadilan yang kedua nanti, KPK harus lebih fokus pada pembuktian bahwa Setya Novanto terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el.

Menurutnya, gugatan praperadilan pertama menjadi pengalaman KPK untuk bisa memenangkan gugatan yang dilayangkan Ketua Umum Golkar Novanto.

"Yang bersangkutan harus dapat dibuktikan dengan jelas terlibat dalam kasus E-Ktp yang merugikan keuangan negara," tutup Azmi.(nes/rmol/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus E-KTP
Setya Novanto Mengundurkan Diri Kembali sebagai Ketua DPR
Kader Golkar: Setnov Tidak Dibiarkan Sendirian dalam Menghadapi KPK
Asas Ne Bis In Idem Tidak Berlaku untuk Setya Novanto
Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Google Membantu NASA Temukan 2 Planet Baru
MUI Menghimbau Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS dan Israel
Ada 668 Rumah Rusak dan 2 Orang Meninggal Akibat Gempa Tasikmalaya
#KamiIndonesia, Ketua MPR: Jangan Ada Lagi Yang Merasa Paling Pancasila!
DPR Yakin Aksi Bela Palestina Berlangsung Damai
Haedar: Muhammadiyah Organisasi Tengahan yang Kokoh pada Prinsip
Untitled Document

  Berita Utama >
   
MUI Menghimbau Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS dan Israel
Ada 668 Rumah Rusak dan 2 Orang Meninggal Akibat Gempa Tasikmalaya
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM
4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi
Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek
Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]