Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
2019-06-11 17:36:40

Tampak Cawapres Paslon 01 Maruf Amin yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada situs BNI Syariah dan Mandiri Syariah.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Perihal pernyataan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang diwakili oleh komisioner KPU, Hasyim Asy'ari yang menyatakan bahwa Calon Wakil Presiden (Cawapres) Paslon 01 Maruf Amin tak langgar aturan soal jabatan di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, direspon dan ditanggapi oleh Arief Poyuono sebagai salah satu juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo - Sandi.

Poyuono berpandangan bahwa pihak paslon 01 mestinya harus di diskulaifikasi, karena Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tersebut kepemilikan sahamnya 99 % lebih dimiliki oleh korporasi yang sahamnya dimiliki oleh negara.

"Bahkan, sampai hari ini anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah masih merupakan bagian dari aset negara dan tunduk pada UU BUMN, dalam setiap diadakan RUPS dan tunduk keuangan negara jika saat dilakukan audit keuangan yaitu oleh BPK RI," tegasnya.

Bahkan, serta tunduk pada undang undang anti Korupsi jika terjadi tindak Pidana korupsi di bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah bukan pada KUHP, sekalipun dikelola dan tunduk pada UU Perseroan terbatas.

"Kalau bukan masuk dalam ranah BUMN, BNI Syariah dan Mandiri Syariah tidak perlu RUPS BNI Syariah dan Mandiri, harus ada izin dari Kementerian BUMN. Dan di audit bukan oleh auditor negara. Lalu jikalau terjadi fraud oleh manajemen, maka hanya dikenakan hukum kriminal umum dan bukan kriminal khusus," papar Poyuono, yang juga sebagai Waketum DPP Partai Gerindra.

Sebelumnya, pihak komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, menilai status badan hukum Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah bukanlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keduanya hanyalah anak perusahaan BUMN. Menurutnya anak perusahaan itu berbeda dengan BUMN, karena status badan hukum dan kedudukan keuangannya anak perusahaan BUMN terpisah dari keuangan BUMN," jelas Hasyim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/6).

Dalam hal ini, lanjut Poyuono menjelaskan seperti diketahui Bank BNI Syariah kepemilikan sahamnya mayoritas atau 99,94 % dimiliki oleh Bank BNI dan 0,64 % BNI Insurance.

"Jika ada perusahaan swasta yang dispute dengan BNI Syariah dan Mandiri Syariah, kemudian keputusan hukum mengharuskan BNI Syariah dan Mandiri Syariah di sita aset. Maka tidak bisa disita eksekusi, karena BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu bagian dari aset negara yang tunduk pada UU Keuangan negara," jelasnya.

Sementara, perihal perkara yang dilayangkan oleh Mira Sumirat, kasus tersebut menurut Arief tidak bisa jadi jurispendensi untuk tidak menyatakan Maruf Amin tidak melakukan pelanggaran UU Pemilu dalam menjadi Cawapres RI

"Sebab Bawaslu sendiri salah dalam menerapkan hukumnya untuk meloloskan Mira Sumirat sebagai caleg DPR RI, harus tidak diloloskan," cetusnya.

Di lain pihak, ungkap Poyuono bahwa, "banyak anak perusahaan BUMN yang melakukan kerugian negara dijerat dengan Pasal Korupsi kok. Itu contoh Karen Agustiawan, anak perusahaan Pertamina yang lakukan bisnis korporasi dan dianggap merugikan negara dijerat Pasal Korupsi," tegas Arief seraya memberikan contoh.

Belum ada satu pasalpun dalam UU BUMN atau keuangan negara yang menyatakan, kalau anak perusahaan BUMN itu bukan bagian dari BUMN," ujar Arief Poyuono.

"Jadi jelas harus di diskulaifikasi dong .. KPU engak paham BUMN sih," pungkasnya.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Tim Hukum Paslon 02 Nilai Janggal Harta Kekayaan Jokowi Bertambah Rp 13 Miliar Hanya Dalam 13 Hari
Mantan Penasehat KPK Akui Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa di MK
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Viralnya Berita 78 Persen Karyawan BUMN Memilih 02 Dibantah Sekjen FSP BUMN Bersatu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]