Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Antisipasi Keributan Pemilu, DPT Harus Transparan
2019-04-02 20:35:51

Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto.(Foto: Eko/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bersih, akses yang transparan, menjadi kunci penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas. Ini penting, karena menurut Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto, sampai saat ini DPT masih belum sepenuhnya clear. Ia menegaskan, DPT harus clear agar tidak ada kecurangan dan keributan pasca Pemilu.

"Supaya tidak ribut, tidak ada kecurangan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, atau merasa pihak yang diuntungkan, maka kita harus berangkat dari DPT yang clear, tidak ada DPT siluman, tidak ada DPT ganda, tidak ada data invalid," tandas Yandri saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II ke Banten, Jumat (29/3) lalu.

Sebagai Anggota Dewan yang bermitra dengan para stakeholder penyelenggara Pemilu dan sekaligus sebagai Anggota Dewan dapil Banten II, Yandri ingin memastikan provinsi yang bersebelahan dengan DKI Jakarta ini menjadi salah satu contoh sukses penyelenggara Pemilu. "Karena Banten dekat dengan Ibu Kota Negara perlu memastikan Banten sebagai salah satu contoh daerah yang Pemilunya itu benar-benar jujur adil dan transparan," papar Yandri.

Ia mengungkapkan, menurut laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), masih ada selisih sekitar 338.000 pemilih yang tidak tercermin dari perekaman KTP-elektronik maupun sisa yang belum merekam DPT-nya 8,1 persen. Sementara kalau ditotal antara yang sudah merekam dan belum merekam selisihnya hampir 400.000, maka tentu ada masalah di DPT.

Yandri menegaskan, jangan sampai ada warga negara yang memiliki hak pilih justru tidak bisa menggunakan haknya. Jangan sampai ada selundupan selundupan pemilih gelap yang memang tidak dibenarkan undang-undang, justru memilih. Ketidakberesan DPT bisa menjadi awal dari kecurangan, dan ketidaktransparan akan mempengaruhi kualitas Pemilu.

"Kita minta DPT supaya benar-benar clear. KPU tidak boleh menutup diri, perlu kerjasama semua pihak termasuk Bawaslu kemudian Dukcapil termasuk pemerintah daerah," ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Menurutnya, di Banten masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan kembali terutama masalah DPT, masih ada yang ganda, masih ada yang invalid, Yandri meminta kepala KPU menyelesaikan DPT agar benar-benar clear, tidak ada masalah, tidak ada orang yang kehilangan haknya.

"Kita minta kepada KPU, Bawaslu termasuk Dukcapil untuk mensinergikan kerjanya yang tinggal kurang lebih tiga minggu lagi. Tapi kita optimis bahwa Banten bisa aman nyaman tertib," jelas Yandri.(eko/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]