Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menggugat perusahaan penyedia pengadaan bus" /> BeritaHUKUM.com - Anies Perkarakan Bus Transjakarta Rongsok Era Jokowi-Ahok, DP Rp 110 Miliar Harus Dikembalikan

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Bus TransJakarta
Anies Perkarakan Bus Transjakarta Rongsok Era Jokowi-Ahok, DP Rp 110 Miliar Harus Dikembalikan
2019-07-28 11:08:32

Ilustrasi. Bus Transjakarta yang sudah tak beroperasi di Kawasan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/7) lalu. (Foto: CNBC Indonesia).
JAKARTA, Berita HUKUM - Warisan "rongsok" / tak terurus berupa ratusan unit bus Transjakarta era Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi - Ahok) memimpin di DKI Jakarta kembali masuk ranah pengadilan.

Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menggugat perusahaan penyedia pengadaan bus Transjakarta untuk mengembalikan uang muka pembelian sebesar Rp 110 miliar.

"Ditindaklanjuti dibawa ke ranah hukum untuk pengembalian 20 persen uang muka yang sudah diterima," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, seperti dikutip dari RMOLJakarta.com, Sabtu (27/7) lalu.

Syafrin mengatakan, langkah hukum yang diambil Pemprov DKI ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Syafrin menyebut Pemprov DKI sudah menyetor uang muka sekitar Rp 110 miliar untuk pengadaan bus.

Nominal tersebut harus dikembalikan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah sejumlah perusahaan yang sempat memenangkan lelang tender pengadaan bus Transjakarta. Pasalnya, perjanjian pengadaan dengan pihak ketiga telah dinyatakan batal demi hukum.

"Kita diminta untuk meminta kepada para pihak ketiga untuk mengembalikan uang muka yang sudah disetorkan, yang sudah ditarik oleh mereka," ujar Syafrin.

Sayangnya, dia belum memberikan penjelasan lebih lanjut pihak perusahaan mana saja yang akan digugat. Begitu juga melalui institusi mana gugatan dilayangkan, dia belum memberi kepastian.

"Kami sudah menyampaikan surat ke Biro Hukum. Sedang dalam proses. Saya belum dapat laporannya ada berapa tergugat," tutup Syafrin.

Saat ini, bus-bus hasil pengadaan bermasalah tersebut saat ini hanya menjadi 'sampah'. Stiker-stiker hijau dengan klir tulisan hitam bertebaran di depan kaca-kaca barisan bus Transjakarta yang teronggok pada lahan di depan Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi, Jalan Raya Dramaga, Bogor.

Salah satu stiker itu bertuliskan keterangan yang intinya bus-bus tersebut adalah aset-aset perusahaan yang sempat pengadaan bus Transjakarta tapi kini sedang pailit.

Diketahui, lelang bus Transjakarta periode 2013 bernilai setengah triliun rupiah lebih pada era pemerintahan Jokowi-Ahok ini memang berakhir sengkarut.

Bahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat itu, Udar Pristono harus dipenjara, karena tendernya diwarnai persekongkolan antar perusahaan penyedia bus.(aa/RMOL/sm/bh/sya)


 
Berita Terkait Bus TransJakarta
 
Mantan Dirut Transjakarta Donny Andy Saragih Akan Dicekal ke Luar Negeri
 
Mulai Februari Pengguna Layanan Transjakarta Wajib Tap In Tap Out
 
Anies Perkarakan Bus Transjakarta Rongsok Era Jokowi-Ahok, DP Rp 110 Miliar Harus Dikembalikan
 
Transjakarta Sosialisasikan Jak Lingko Saat Car Free Day
 
Anies akan Sediakan Mushola di Halte TransJakarta Sudirman-Thamrin
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pesan WNI Yang Ada di Kapal Diamond Princess untuk Jokowi: Kami Juga Indonesia, Pak Presiden
Virus Corona: Industri Penerbangan Internasional Merugi Rp 415 Triliun, Kerugian Terbesar Sejak Satu Dekade Terakhir
Penembakan Massal di Jerman: 'Kami Takut akan Keselamatan Kami. Di Mana Perlindungan" Kata Aktivis Anti-Rasisme
Sambut PON XX 2020 Papua, Polda Metro Jaya Serukan 'Narkoba NO!! Prestasi YES!!
PKS Tolak Rencana Kenaikan Tarif Cukai Pemanis Minuman
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami
Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun
Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya
BNN Temukan 1 Ton Ganja Siap Edar di Pool Mobil Truck
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]