Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Proyek Kementerian PUPR
Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto Irit Bicara Usai Diperiksa KPK
Wednesday 27 Jan 2016 23:55:21

Tampak Anggota Komisi V DPR RI Budi Supriyanto saat menunggu di ruang tunggu gedung KPK,(Foto: BH/mb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Budi Supriyanto enggan berkomentar banyak soal materi pemeriksaan penyidik KPK terkait kasus dugaan proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

Politikus Partai Golkar itu hanya menyebutkan, bahwa ia sudah menceritakan apa yang diketahuinya kepada penyidik KPK. "Saya sudah sampaikan apa yg saya ketahui," ungkap Budi, saat di tanya wartawan di depan dedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/1).

Usai mengungkapkan hal tersebut, dirinya memilih bungkam dan menghiraukan setiap pertanyaan para wartawan.

Budi diperiksa untuk pemberkasan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti (DWP) yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Budi merupakan salah satu anggota DPR RI yang ruang kerjanya sempat digeledah tim KPK. Ia juga merupakan salah orang yang dicegah KPK untuk berpergian keluar negeri, terkait dengan penyidikan kasus tersebut. Kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016 ini terbongkar setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti.

Selain Damayanti Wisnu Putranti, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain.

Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini diduga sebagai penerima suap, sama seperti Damayanti. Sementara satu tersangka lain, yaitu Abdul Khoir, merupakan Direktur PT Windu Tunggal Utama, yang diduga sebagai pemberi suap.

Atas perbuatannya, Damayanti, Julia dan Dessy dijerat Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Abdul dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.(bh/mkb)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Proyek Kementerian PUPR
KPK Tahan Rudi Erawan Bupati Halmahera Timur terkait Proyek PURR
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Suap Proyek Kementerian PUPR
Proyek Kementerian PUPR, KPK Tetapkan BSU Anggota DPR Tersangka
Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto Irit Bicara Usai Diperiksa KPK
KPK Tetapkan 4 Tersangka dalam OTT, Diantaranya Yanti Politisi PDIP
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Pemerintah Indonesia Tidak Tanggap Bencana
Manda Terdakwa Jaringan 4,6 Gram Sabu di Samarinda Dituntut 7 Tahun Penjara
Panglima TNI Serahkan Bea Siswa kepada Joni Pemanjat Tiang Bendera
Adegan Jumping Moge Jokowi, Gerindra: Stuntman Saja Impor
Ketum PPP Romahurmuziy Diperiksa KPK Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]