Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Kasus Apartemen
Anggota Komisi III Terima Permohonan Perlindungan Hukum Kasus Apartemen
2018-01-31 00:05:44

Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu saat menerima berkas laporan dari Arif Hutami.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu menerima pengaduan masyarakat permohonan perlindungan hukum, terkait kasus perdata yang dipidanakan.

"Iya, saya terima. Saya pelajari terlebih dahulu ya," ujar Masinton kepada wartawan di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1).

Sementara itu Anggota Komisi III lainnya, T.B Soemandjaja mengatakan, dalam kasus ini perlu dilakukan mediasi antara kedua belah pihak.

"Seharusnya bisa di mediasi terlebih dahulu, dan melihat isi surat perjanjian seperti apa, sesuai kesepakatan bersama. Ini kan persoalan perdata, kalau sudah masuk diadukan ke pengadilan maka ikuti proses melalui pengadilan," ujar Soemandjaja.

Sehingga, menurut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), perkara tidak perlu melibatkan alat negara.

"Tapi ada baiknya sudah dilakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak, baik itu pemilik apartemen dan penyewa. Jadi bukan urusan negara, polisi diperintah sesuai surat dari pengadilan, itu yang sesuai undang-undang," tegasnya.

Sementara, Arif Hutami and Partners Kuasa Hukum Teddy Susilo (Penyewa) yang menyerahkan pengaduan ke Komisi III mengatakan, kasus perdata yang dipidanakan ini memang sejak awal janggal.

"Dalam proses dua bulan, laporan polisi, klien kami langsung tersangka. Kita harap ada gelar perkara terbuka dalam kasus ini dan kita masih upaya praperadilan terhadap status tersangka ini," ujar Arif usai menyerahkan laporan.

Lebih lanjut dijelaskannya, "sampai saat ini klien kami ketakutan, jadi sekarang berada di luar negeri. Langkah kedepan kami akan minta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sebelumnya kami juga sudah menyurati Presiden, Kapolri, Komnas HAM, Pengadilan dan lainnya," papar Arif.

Dari keterangan Arif, sebelumnya puluhan Polisi bersenjata lengkap melakukan penggerebekan di apartemen One Pacific Place (OPP), lantai 30 No.ET 3 O-A Blok EAST, SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 yang disewa kliennya, tanpa surat dari Pengadilan, hingga mengosongkan paksa isi apartemen.

"Seolah-olah klien kami ini adalah seorang teroris, sehingga puluhan polisi dikerahkan," bebernya.(bh/db)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus Apartemen
Mr Kan: Warga Apartemen Harus Menuntut Hak-Hak Terzholimi, Jangan Seperti ATM
Anggota Komisi III Terima Permohonan Perlindungan Hukum Kasus Apartemen
IPW Pertanyakan Pengerahan Polisi Terkait Kasus Sewa Menyewa Apartemen
Bentuk PPRS Baru Selesaikan Kisruh ITC Mangga Dua
Kisruh Apartemen, DPR Tetap Berpegang pada Undang-undang
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Prancis Rusuh Lagi: 125.000 Demonstran Turun, Toko Dijarah, 1.000 Ditahan
Kemampuan Menembak Merupakan Tuntutan Profesionalisme Prajurit
Mantan Ketua Forum Wartawan Polri Jadi Caleg DPR RI Hanura Dapil Jatim
Ditemukan Berceceran 2.158 KTP Dimainkan Anak di Pondok Kopi, Duren Sawit
Kampanyekan Antikorupsi Lewat Film, KPK Anugerahi Pemenang ACFFEST 2018
Tim Futsal Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya Menjuarai Kapolda Cup 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Ditlantas Polda Metro Jaya Telah Melakukan Tilang Elektronik, Sebanyak 193 Kenderaan Diblokir
Ledakan Terjadi Saat Simulasi Kecelakaan Mobil Pembawa Radioaktif Bocor
Menanggulangi Kebangkrutan Ekonomi Masyarakat di Koridor Jalan Pantura Akibat Pengoperasian Jalan Tol Trans Java
Ketum FSP BUMN Bersatu: Skandal JICT, Harus Disidangkan Dahulu RJ Lino Biar Jelas !
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]