Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Komisi X
Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal
2017-03-17 06:08:50

Ilustrasi. Gedung komplek DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih meminta pemerintah daerah untuk lebih memerkenalkan dan mengembangkan potensi produk-produk unggulan di wilayahnya dengan merek-merek lokal. "Merek impor ini sudah banyak yang kita besarkan, sedangkan merek lokal malah terbenam," kata Fikri dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Fikri, kualitas produk lokal sebenarnya bagus, hanya merknya yang kalah bersaing dibanding merek impor. "Padahal pembuatnya sama, made in Indonesia" imbuh Anggota Dewan politisi PKS dari Dapil Tegal-Brebes ini.

Merek-merek terkenal yang menguasai dunia dengan harga yang fantastis, kata Fikri, pernah dicetak dengan tulisan 'made in Indonesia'. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas pekerja dan buatan dalam negeri sudah diakui dunia. Sayangnya kini, merek impor tersebut sudah mengalihkan pabriknya ke negeri tetangga, seperti Vietnam, karena dianggap biaya pekerja dan produksinya lebih murah. "Itulah akibatnya bila masyarakat cuma jadi komoditas, tidak punya hak atas merek," urainya.

Sebagai contoh, Tegal disebut dengan Jepangnya Indonesia, karena hal yang menyangkut permesinan dan suku cadang dari logam bisa dibuat di Kabupaten ini. "Tapi sayangnya tidak ada merek mobil atau motor dari Tegal. Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah agar mengoptimalkan potensinya," pintanya.

Oleh karena itu, Pimpinan Komisi X ini berharap, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dapat terus memberikan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha kreatif agar dapat menemukan solusi permodalan serta menularkan ilmunya kepada yang lain.

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) di Tegal, Jawa Tengah, beberapa hari lalu, Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) RI Fajar Hutomo menuturkan beberapa produk dengan merek dunia, memang sudah diproduksi di dalam negeri. Misalnya, beberapa merek sepatu dan tas terkenal yang dipasarkan di Eropa. "Tapi tidak ada yang merek sendiri, semua milik asing," ujarnya kecewa.

Fajar menguraikan, dulu orang Eropa menyebut minum kopi dengan sebutan 'a cup of java'. Artinya, kopi Indonesia sangat dikenal. Tapi kini, merek kopi luar negeri lebih akrab di telinga dibanding kopi-kopi lokal yang lebih beragam jenisnya itu. Karena itulah, menurut dia, tugas Bekraf agar memfasilitasi merek lokal agar bisa lebih mendunia.(mp/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Komisi X
KOMISI X DPR Sosialisasikan Revisi UU SSKCKR di Yogyakarta
Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal
Pengelolaan Pulau oleh Asing, Bentuk Penggadaian Harga Diri Bangsa
Komisi X DPR: Dibutuhkan Mekanisme Pengawasan DAK
Pemerintah dan Masyarakat Perlu Awasi Pulau-pulau Dijual ke Orang Asing
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS
Komisi IV Minta Kementerian KLH Buat Skala Prioritas Perubahan Peruntukan DPCLS
Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang
Negara Harus Tegas Tolak Perilaku LGBT
Jual Nama Jaksa, Staf Kejaksaan Dituding Nipu Orang Tua Terdakwa Rp100 Juta
Soliditas TNI-Polri Harus Tetap Dipertahankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]