Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Komisi X
Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal
2017-03-17 06:08:50

Ilustrasi. Gedung komplek DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih meminta pemerintah daerah untuk lebih memerkenalkan dan mengembangkan potensi produk-produk unggulan di wilayahnya dengan merek-merek lokal. "Merek impor ini sudah banyak yang kita besarkan, sedangkan merek lokal malah terbenam," kata Fikri dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Fikri, kualitas produk lokal sebenarnya bagus, hanya merknya yang kalah bersaing dibanding merek impor. "Padahal pembuatnya sama, made in Indonesia" imbuh Anggota Dewan politisi PKS dari Dapil Tegal-Brebes ini.

Merek-merek terkenal yang menguasai dunia dengan harga yang fantastis, kata Fikri, pernah dicetak dengan tulisan 'made in Indonesia'. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas pekerja dan buatan dalam negeri sudah diakui dunia. Sayangnya kini, merek impor tersebut sudah mengalihkan pabriknya ke negeri tetangga, seperti Vietnam, karena dianggap biaya pekerja dan produksinya lebih murah. "Itulah akibatnya bila masyarakat cuma jadi komoditas, tidak punya hak atas merek," urainya.

Sebagai contoh, Tegal disebut dengan Jepangnya Indonesia, karena hal yang menyangkut permesinan dan suku cadang dari logam bisa dibuat di Kabupaten ini. "Tapi sayangnya tidak ada merek mobil atau motor dari Tegal. Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah agar mengoptimalkan potensinya," pintanya.

Oleh karena itu, Pimpinan Komisi X ini berharap, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dapat terus memberikan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha kreatif agar dapat menemukan solusi permodalan serta menularkan ilmunya kepada yang lain.

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) di Tegal, Jawa Tengah, beberapa hari lalu, Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) RI Fajar Hutomo menuturkan beberapa produk dengan merek dunia, memang sudah diproduksi di dalam negeri. Misalnya, beberapa merek sepatu dan tas terkenal yang dipasarkan di Eropa. "Tapi tidak ada yang merek sendiri, semua milik asing," ujarnya kecewa.

Fajar menguraikan, dulu orang Eropa menyebut minum kopi dengan sebutan 'a cup of java'. Artinya, kopi Indonesia sangat dikenal. Tapi kini, merek kopi luar negeri lebih akrab di telinga dibanding kopi-kopi lokal yang lebih beragam jenisnya itu. Karena itulah, menurut dia, tugas Bekraf agar memfasilitasi merek lokal agar bisa lebih mendunia.(mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Komisi X
Komisi X Prihatin Beredarnya Tenun China di Lombok
KOMISI X DPR Sosialisasikan Revisi UU SSKCKR di Yogyakarta
Anggota Dewan: Pemerintah Daerah Perlu Kembangkan Merek Lokal
Pengelolaan Pulau oleh Asing, Bentuk Penggadaian Harga Diri Bangsa
Komisi X DPR: Dibutuhkan Mekanisme Pengawasan DAK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]