Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Omnibus Law
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
2020-10-21 19:18:37

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, meminta DPR dan Pemerintah tidak gonta-ganti dokumen RUU Cipta Kerja.

Mulyanto menegaskan, berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pasal 163 huruf c dan huruf e diatur ketentuan, bahwa pada saat pengambilan keputusan Tingkat I, dilakukan pembacaan serta penandatanganan naskah RUU.

"Begitu yang saya pahami, sehingga tidak diperbolehkan adanya perubahan redaksional apalagi substansial terhadap RUU yang sudah disahkan melalui pembacaan dan penandatanganan naskah RUU tersebut," tutur Mulyanto, Selasa (20/10).

Bukan hanya gonta-ganti dokumen, Mulyanto juga menjelaskan sejak disahkan sampai dengan penyerahan dokumen resmi kepada Presiden di tingkat DPR, terjadi koreksi di tingkat Pemerintahan berdasarkan recall tanggal 16 Oktober 2020.

"Publik berhak tahu terkait hal ini agar memperoleh kepastian, bahwa memang benar dokumen resmi 812 halaman yang berifat final tersebut sudah sesuai dengan hasil akhir Panja Cipta Kerja. Tidak ada penambahan maupun pengurangan pasal atau ayat dalam dokumen final tersebut," ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, apabila terjadi penambahan ataupun pengurangan pasal atau ayat dalam UU Cipta Kerja, maka telah terjadi pelecehan terhadap lembaga legislatif.(pks/bh/sya)


 
Berita Terkait Omnibus Law
 
FSP Singaperbangsa Perbaiki Permohonan UU Cipta Kerja
 
BEM SI Hari Ini Demo di Istana: #MosiTidakPercaya kepada Pemerintah dan Wakil Rakyat
 
Penyelenggara Haji dan Umrah Keluhkan Pidana Pada UU Ciptaker
 
UU Cipta Kerja No 11/2020 Resmi Berlaku, Namun Ada Salah Ketik. Pengamat: Karena Ugal-ugalan
 
Polda Metro Bongkar Kelompok Akun Medsos Penghasut Pelajar pada Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satgas COVID-19: Pengalaman Libur Panjang Sebelumnya Jadikan Pelajaran
Resmob Polda Metro Ringkus Komplotan Penipu yang Dikendalikan Warga Negara Afrika
Otsus Papua Milik Rakyat, Saatnya Harus Dievaluasi
Kasus Kerumunan Massa Acara Akad Nikah Putri HRS Disebut Ada Unsur Pidana
Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
Polres Metro Jaksel Amankan 26 Tersangka Narkoba Periode 19-26 November 2020
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Bareskrim Polri: Peredaran Sabu Ditengah Pandemi Meningkat Hingga 2 Ton
Presidium KAMI: Anies Menuai Simpati Rakyat Sebagai Pemimpin Masa Depan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]