Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Banggar DPR
Anggota FPAN DPR Tolak Balik ke Banggar
Thursday 22 Mar 2012 15:26:08

Taslim Chaniago (Foto: Lensaindonesia.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Taslim Chaniago kembali secara tegas menolak untuk bertugas sebagai anggota Banggar. Sikapnya ini menyusul adanya perintah dari Bendahara Fraksi PAN DPR Hendra Singkaru.

"Kemarin ( Rabu, 14/3-red), saya dihubungi bendahara fraksi untuk kembali menjadi anggota Banggar DPR RI, tapi saya menolak. Saya lapokan juga sikap penolakan saya ini kepada Ketua Fraksi (FPAN DPR) Tjatur Sapto Edy," kata Taslim yang dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (22/3).

Menurut dia, laporan kepada Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edy dilakukannya dengan menemui langsung yang bersangkutan . Dengan berbagai argumentasi, dirinya menjelaskan penolakannya itu. Bahkan, ia meminta fraksi untuk mencari anggota lain dari FPAN DPR untuk menduduki posisi sebagai anggota Banggar DPR.

"Waktu bertemu dengan Ketua Fraksi, saya menolak dan minta untuk dicarikan orang lain. Akhirnya dengan berbagai argumentasi dan alasan, akhirnya fraksi sudah setuju. Kabarnya, fraksi sudah memilih Yahdil Harahap yang juga anggota Komisi III DPR sebagai anggota Banggar menggantikan saya di Banggar DPR, jelas Taslim.

Seperti diketahui, politisi asal Sumatera Barat (Sumbar) ini, mengundurkan diri sebagai anggota Banggar DPR RI pada 13 Januari 2012 lalu. Hal ini dilakukan, karena dirinya sudah tak nyaman lagi berada di ruangan yang telah direnovasi dengan menelan biaya Rp 20,3 miliar itu. Sedangkan anggota
FPAN Wa Ode Nurhayati telah dicopot Badan Kehormatan (BK) DPR dari keanggotaan Banggar DPR.

Wa Ode sendiri oleh KPK telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap alokasi anggaran PPID 2011. Politisi asal Sulawesi Tenggara (Sultra) ini diduga telah menerima imbalan berupa uang sebesar Rp 6 miliar terkait pengalokasian anggaran PPID untuk tiga wilayah di Provinsi Aceh, yakni kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya dan Bener Meriah.

Uang itu diduga diberikan Haris Suharman melalui transfer ke rekening staf pribadi Wa Ode, Sefa Yolanda. Atas perbuatannya itu, Wa Ode dijerat melanggar pasal 12 huruf a dan b jo pasal 5 ayat (2) jo pasal 11 UU Nomo 31/1999 jo UU Nomor 20/2011 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Fahd A Rafiq sebagai tersangka.(dbs/rob)


 
Berita Terkait Banggar DPR
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]