Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Hoax
Andi Arief Patut Diberi Apresiasi Bukan Malah Dizalimi
2019-01-06 08:20:09

Andi Arief (kiri) dan Wakil Ketua KPP DPP Partai Demokrat Boyke Novrizon.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah di coblos di tanjung priok. supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. karena ini kabar sudah beredar.1"

"Apa yang salah sama tweet yg disampaikan Andi Arief soal kabar berita yang sudah ramai dibicarakan di publik soal ini?," ujar Wakil Ketua KPP DPP Partai Demokrat Boyke Novrizon dalam rilisnya kepada web demokrat, Jumat (4/1).

Andi, ungkapnya, pertama mengawali kata dengan "mohon dicek kabarnya..." dan pada bait kata kedua dia mengatakan "supaya tidak menjadi fitnah...".

Seharusnya pihak dari PDIP dan Kepolisian (penegak hukum) mengkaji dulu secara baik makna dari kata-kata Andi Arief yang menyebutkan pada awal kalimat kata "mohon" dan "supaya tidak menjadi fitnah...".

Maksud dari kata Andi Arief menurut Kamus Bahasa Indonesia yang benar konteksnya adalah hanya sekadar memberikan Informasi. Dalam hal ini kepada aparat yang berwenang, pihak KPU & Bawaslu, seputar isu yang sudah menyebar ke publik soal 7 kontainer surat suara yang kabarnya sudah dicoblos.

Jangan malah diputarbalikkan makna kebenaran yang sesungguhnya oleh pihak pihak yang memiliki kebenarannya yang sepihak. Seolah-olah Andi Arief telah bersalah menyebarkan berita hoaks atau menghasut publik.

Apalagi jika sampai pihak aparat kepolisian tanpa terlebih dahulu mengkaji persoalan ini secara baik/bijak dan langsung mengambil posisi untuk mengaminkan kebenaran dari pihak yang sepihak, dalam hal ini tentunya kebenaran sepihak menurut PDIP.

Sebagai warga negara yang dilindungi hak-haknya seperti Andi Arief dan juga masyarakat lainnya, tentunya mereka memiliki hak untuk menyampaikan pesan berita kepada pihak-pihak berwenang dalam konteks yang positif bukan untuk menghasut, adu domba atau hoaks apabila kiranya ada informasi yang meresahkan masyarakat dan sudah berkembang secara masif ke publik.

Harusnya pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian, KPU dan Bawaslu mengapresiasi ungkapan yang disampaikan oleh Andi Arief, kemudian mengucapkan terimakasih kepada Andi Arief karena sudah menunaikan baktinya sebagai warga negara yang baik, dengan cepat telah memberikan pesan kepada pihak pihak yang berwenang atas isu kasus pencoblosan surat suara di Tanjung Periuk, bukannya malah berbalik.

Boyke mensinyalir, ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan pihak kepolisian untuk menangkap Andi Arief. Jika ini dilakukan dan pihak kepolisian mengamini keinginan dari pihak-pihak tertentu maka tidak dapat dipungkiri lagi jika aparatur kepolisian sudah menjadi alat kekuatan politik tertentu, bukan lagi sebagai aparatur negara dalam hal ini rakyat Indonesia.

"Tapi kami masih berpikir sangat positif jika Kepolisian masih tetap netral dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara yang baik dan benar atas nama UU atas nama Konstitusi, atas nama Rakyat dan atas nama Negara," Boyke memungkasi pernyataannya.(Rilis/dik/demokrat/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Hoax
Boni Hargens: Politik Indonesia Sudah Masuk era 'Post-Truth Society'
Siarkan Berita Hoax Prabowo Kampanye di Padang, Andre Rosiade Akan Laporkan Metro TV ke Dewan Pers
Arief Poyuono: Pertengkaran dan Adu Domba Dirinya di Twitter dengan Ferdinan Hutahaean Adalah Hoax
FSP LEM SPSI DKI Jakarta Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoax
Khilafatul Muslimin Dukung Pemilu 2019 Damai Tanpa Hoaks
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana
MK Harus Melek Kecurangan Pilpres Jika Tak Mau Demokrasi Menjadi Democrazy
Mari Kita Runtuhkan Langit untuk Menegakkan Keadilan
Anies Baswedan: 'Wajah Baru Jakarta' di Malam Puncak HUT ke-492 Kota Jakarta
Legislator Sesalkan Sanksi Pengurangan Dana BOS Kepada Sekolah
TSK Penganiyaya Wartawan Tidak Juga Ditahan Hingga Berkas Dilimpahkan ke Kejari Kaur
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]