Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Proxy War
Ancaman Nyata Ke Depan Bersifat Asimetris, Proxy dan Hibrida
2018-02-17 20:04:38

Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. pada acara pembukaan Rakor Komlek TNI tahun 2018, Kamis (15/2).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ancaman terhadap suatu negara secara konvensional berupa perang secara terbuka antar negara ke depan menjadi semakin kabur, dikarenakan memakan biaya yang sangat besar dan harus menghadapi komunitas dunia internasional. Ancaman nyata ke depan adalah ancaman yang bersifat asimetris, proxy, dan hibrida dengan memanfaatkan teknologi.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. pada acara pembukaan Rakor Komlek TNI tahun 2018, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (15/2).

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, perkembangan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi manusia, tetapi juga memungkinkan munculnya kerawanan-kerawanan dari meluasnya pemanfaatan sharing data dan informasi, serta terhubungnya berbagai sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

"Konektivitas tersebut rawan terhadap ancaman baru seperti pencurian identitas, gangguan sistem, pengambilalihan kendali sampai pada penghancuran sistem sendiri, bahkan perkembangan terorisme global memanfaatkan digital profiling untuk merekrut sel-sel baru dan terpisah sebagai lone wolf," ungkap Panglima TNI.

Disisi lain Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan bahwa dalam menghadapi Pilkada dan Pilpres, pada pelaksanaan kampanye kemungkinan akan diwarnai berbagai isu negatif termasuk hoax dengan menggunakan media sosial. "Untuk itu, perbantuan sarana Komunikasi Elektronik (Komlek) menjadi sangat penting sebagai dasar dalam pengerahan kekuatan TNI," katanya.

"Tidak menutup kemungkinan dapat berkembang menjadi tindakan-tindakan yang lebih ekstrim atau bahkan merusak dengan memanfaatkan isu kesenjangan yang diolah menjadi radikalisme, ekstrimisme, dan populisme," ujar Panglima TNI.

Panglima TNI mengharapkan, dengan kondisi ancaman yang semakin kompleks tersebut TNI dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas, terutama teknologi kemiliteran yang diintegrasikan dengan kemampuan Network Centric Warfare (NCW) ditunjang dengan Command, Control, Communication, Computer, Intellegence, Surveilance, and Reconnaisance (C4ISR) dan kemampuan cyber warfare.

"Mengingat peralatan NCW dan cyber warfare berkembang relatif cepat dibanding Alutsista jenis lain, maka TNI dalam hal ini komunitas Komlek perlu mengantisipasi model dan mekanisme pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, serta peningkatan fungsi peralatan NCW dan siber secara berkala dan berkelanjutan," tutur Panglima TNI.

Di akhir sambutannya, Panglima TNI menekankan beberapa hal yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan Rakor Komlek TNI, antara lain: Melanjutkan pemenuhan kebutuhan Alkomlek (Alat komunikasi, elektronika dan peperangan elektronika) dalam rangka mendukung operasi pengamanan perbatasan, pengamanan Alki, pertahanan udara, pengamanan pulau-pulau terluar, pengamanan daerah rawan, perdamaian dunia dan pengamanan VVIP serta pengamanan menjelang Pemilu 2019 dengan tetap mempertimbangkan aspek interoperabilitas.

Melanjutkan modernisasi Alkomlek TNI secara selektif berdasarkan skala prioritas dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan meningkatkan dukungan pemeliharaan Alkomlek untuk operasi dan latihan TNI serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang Komlek guna mendukung tugas pokok TNI.

Rakor Komlek TNI tahun 2018 diikuti oleh 116 orang, untuk pelaksanaan Rakor tahun ini mengangkat tema "Dengan Dilandasi Jiwa Ksatria, Militan, Loyalitas, Profesional dan Modern Kita Tingkatkan Interoperabilitas Komlek TNI Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI".(TNI/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Proxy War
Cengkraman Proxy War Selimuti Konfigurasi Pilres 2019
Ancaman Nyata Ke Depan Bersifat Asimetris, Proxy dan Hibrida
Panglima TNI: Proxy War Bisa Hancurkan Negara Tanpa Peluru
Panglima TNI Ajak Seluruh Anak Bangsa Berjuang Demi NKRI
Panglima TNI Ajak Komponen Bangsa Doa Bersama untuk Nusantara Bersatu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]