Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Amien Rais: Kalau Diajak Jihad, Saya Paling Depan
2019-04-24 19:53:24

Ilustrasi. Tampak Prof. Dr. H. Amien Rais saat mengikuti demo massa Jihad Aksi Bela Islam untuk menuntut Ahok diadili dan ditangkap, Jakarta, Jumat (14/10/2016) lalu.(Foto: BH /mnd)
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku siap untuk memimpin masyarakat untuk menghadapi perang total untuk memperebutkan kekuasaan.

Istilah perang total dilontarkan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN) Moeldoko pada Februari 2019. istilah itu merujuk pada strategi perang total yang diterapkan TKN pada Pilpres 2019.

Amien Rais bahkan menyatakan siap berada dalam barisan terdepan bersama rakyat jika terjadi perang total. Dia sempat menyinggung istilah jihad.

"Jadi kalau diajak jihad, saya paling depan Insya Allah," kata Amien saat menghadiri acara konsolidasi internal relawan Prabowo-Sandi di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Rabu (24/4).

Menurut Amien, kubu pendukung Prabowo-Sandi sanggup menghadapi total war atau perang total dibanding pihak petahana atau yang dia sebut sebagai pihak penguasa. Kata dia, dalam sejarah tak ada istilah rakyat kalah dari penguasa jika keduanya saling berhadap-hadapan.

"Kita kalau ada total war, kita lebih sanggup dari total war insya Allah, tidak ada ceritanya rakyat kalah sama penguasa," kata Amien.

Pasangan Prabowo-Sandi kalah dari pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei. Tapi, Prabowo dan BPN mengklaim telah memenangi Pilpres. Berdasarkan hitungan internal BPN, Prabowo-Sandi meraup 62 persen suara.

Dalam berbagai bidang ilmu politik yang diakui telah dipelajarinya, dia menyebut tak ada penguasa yang mampu mengalahkan kemauan rakyat. Sebab suara rakyat kata dia sama saja dengan suara Tuhan.

Menurutnya pada Oktober nanti dipastikan akan ada pergantian kekuasaan di Indonesia.

"Tenang saja, nanti akan ada pergantian yang sejuk, yang konstitusional, demokratis, itu kemauan kita tapi kalau ngajak perang total saya kira kita lebih bergembira ria," katanya.

Meski sebelumnya menggunakan istilah jihad, dia meminta kepada relawan yang hadir untuk mengubah 'bungkus' perjuangan mereka dari yang semula disebut sebagai jihad menggunakan istilah lain.

Bungkusnya, kata dia, akan bagus jika disebut sebagai people power yang memasukkan unsur agama lain dalam perjuangan tersebut.

"Kami tahu bungkus dari perjuangan kita itu jangan jihad, bungkusnya enggak boleh, nanti orang-orang barat wah ini negara Islam," katanya.

Namun, lebih baik, katanya, bungkusnya adalah perjuangan people power. "People power itu adalah yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Budha, yang Kongucu bersama-sama untuk meruntuhkan kebatilan dan kezaliman yang sudah kelewatan ini," kata dia.(CNNIndonesia/bh/sya)



 
Berita Terkait Pilpres
 
Margarito Kamis: Putusan MA Gambaran Pilpres 2019 Busuk, Kembalikan Ke MPR!
 
Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?
 
Langkah Kuda Hitam Mega
 
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
 
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas 'Renewable Energy'
Bernuansa Politis, 16 Juli Ini KSBSI Tidak Akan Demonstrasi
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]