Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Ormas
Alumni UI Menggugat, Setelah Perppu Ormas Disahkan: Adakah Kebebasan Rakyat?
2017-11-13 09:32:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Perppu 2 Tahun 2017 telah menjadi Undang Undang, dan itu artinya tidak ada lagi kebebasan rakyat untuk berserikat. Demikian disampaikan Herry Hernawan, aktivis UI tahun 1974 pada acara diskusi; Alumni UI Menggugat pada, Jumat (10/11) di Bakoel Koffie, Cikini Jakarta.

Herry yang juga pernah menjadi tahanan politik aksi demo menentang SU MPR tahun 1978 mengatakan, "Kebebasan rakyat untuk berserikat itu dijamin Konstitusi dalam Pasal UUD 1945 dan tidak boleh dirampas penguasa. Jaminan ini ditujukan kepada penguasa, untuk melaksanakan dan memelihara, termasuk dalam aspek organisasi kemasyarakatan."

Disisi lain, Pemerintah juga berkewajiban menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, yang harus ditaati masyarakat. Oleh karena itu, sesungguhnya, dalam menjaga keseimbangan itu telah dengan baik dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2013, bahwa terhadap Ormas yang dianggap melanggar ketentuan, maka setelah melalui tahap peringatan, penguasa mengajukan gugatan ke pengadilan, untuk diputus oleh Hakim.

Kondisi yang menghormati konsitusi tersebut, telah dilanggar Penguasa dengan menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 kata Herry, yang aktif sejak mahasiswa pernah menjadi Ketua BPM FHUI tahun 1975 dan tahun 1977 menjabat wakil ketua SM FHUI.

"Penguasa menjadi otoriter baru manakala pemerintah semaunya sendiri menentukan mana organisasi yang harus mati dan harus hidup," tegas Herry Hernawan. Diakuinya bahwa penguasa memang berhak mengeluarkan Perppu, namun seharusnya dalam nuansa menghormati konstitusi, dengan penuh kearifan kepada rakyatnya. Tidak bisa semau sendiri, yang mencerminkan kesewenang-wenangan, dan melupakan bahwa Kekuasaan adalah amanat.

Alumni Lulusan Hukum Universitas Indonesia, sekaligus pendiri dan pengawas ILUNI UI 21 Juli 2017 menekankan bahwa, dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kini menjadi UU, penguasa dengan tafsirnya sendiri, mempunyai hak untuk membubarkan suatu Ormas yang sebelumnya sudah sah sebagai Badan Hukum atau sudah terdaftar.

Pengesahaan Perppu tersebut menjadi UU, tidak menghilangkan kesan bahwa Penguasa telah menggunakan instrumen politik untuk membungkam suara rakyat. Bahwa pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2017 menjadi Undang Undang, tidak menghilangkan pendapat di masyarakat, bahwa hal itu terjadi dengan penuh transaksi politis, bahkan mungkin penekanan halus kepada sebagian besar anggota Parlemen.

Herry menyimpulkan bahwa pengesahan (Perppu. Ed) menjadi Undang Undang, tak lain hanya pembenaran formal untuk membungkan hak berserikat rakyat yang dijamin Konstitusi, yang seharusnya juga dihormati Penguasa dan para wakil rakyat di Parlemen.

Pendapat Herry Hernawan tersebut diaminkan oleh para aktivis UI lainnya, seperti Ramli Kamidin, Salim Hutadjulu, Andi Bachtiar, Ayu B Nurdin, Ishaq, Fuad Abdullah dan Ketua dan Sekjen ILUNI UI Ima Soeriokoesoemo dan Hidayat Matnur.

Sebagaimana yang diberitakan kemarin pada 10 November 2017 aktivis alumni UI mendaftarkan gugatan hukum secara resmi kepada pengadilan PTUN atas dibubarkannya secara sepihak organisasi ILUNI UI 21 Juli oleh Menteri Kemenhukam Yassona.(wa/bh/nmd)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Ormas
Alumni UI Menggugat, Setelah Perppu Ormas Disahkan: Adakah Kebebasan Rakyat?
Refly Harun: Isi Perppu Yang Disetujui Menjadi UU Ormas Sangat Berbahaya
Pemerintah Harus Perlakukan Ormas Sebagai Komponen Bangsa
Gerindra: Ada Beberapa Aturan Janggal dalam UU Ormas
Fraksi Partai Demokrat DPR RI Resmi Serahkan Usulan Revisi UU Ormas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketum: Proses Perjalanan Muhammadiyah yang Panjang dan Terus Berkembang Patut Kita Syukuri
Panglima TNI: Dokter Militer Sangat Vital Dalam Kondisi Damai dan Perang
DPR Minta Pemerintah Jelaskan Perubahan Alokasi Daya Listrik
Pansus Angket DPR akan Panggil KPK Lagi
MKD DPR Tunggu Proses Hukum Setya Novanto
Inilah Kronologi Kecelakaan Mobil Setya Novanto
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Police Still Hunting for President Director PT MESD, Yu Jing, Suspect and Wanted
DPR Minta Presiden Berani Amandemen UUD 1945
Kasi SIM: SIM A Umum, Minimal Telah Memiliki SIM A Polos 1 Tahun
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]