Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Alumni UI
Alumni UI Menggugat, Setelah Perppu Ormas Disahkan: Adakah Kebebasan Rakyat?
2017-11-13 09:32:02

Ilustrasi.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Perppu 2 Tahun 2017 telah menjadi Undang Undang, dan itu artinya tidak ada lagi kebebasan rakyat untuk berserikat. Demikian disampaikan Herry Hernawan, aktivis UI tahun 1974 pada acara diskusi; Alumni UI Menggugat pada, Jumat (10/11) di Bakoel Koffie, Cikini Jakarta.

Herry yang juga pernah menjadi tahanan politik aksi demo menentang SU MPR tahun 1978 mengatakan, "Kebebasan rakyat untuk berserikat itu dijamin Konstitusi dalam Pasal UUD 1945 dan tidak boleh dirampas penguasa. Jaminan ini ditujukan kepada penguasa, untuk melaksanakan dan memelihara, termasuk dalam aspek organisasi kemasyarakatan."

Disisi lain, Pemerintah juga berkewajiban menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, yang harus ditaati masyarakat. Oleh karena itu, sesungguhnya, dalam menjaga keseimbangan itu telah dengan baik dimuat dalam UU No. 17 Tahun 2013, bahwa terhadap Ormas yang dianggap melanggar ketentuan, maka setelah melalui tahap peringatan, penguasa mengajukan gugatan ke pengadilan, untuk diputus oleh Hakim.

Kondisi yang menghormati konsitusi tersebut, telah dilanggar Penguasa dengan menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 kata Herry, yang aktif sejak mahasiswa pernah menjadi Ketua BPM FHUI tahun 1975 dan tahun 1977 menjabat wakil ketua SM FHUI.

"Penguasa menjadi otoriter baru manakala pemerintah semaunya sendiri menentukan mana organisasi yang harus mati dan harus hidup," tegas Herry Hernawan. Diakuinya bahwa penguasa memang berhak mengeluarkan Perppu, namun seharusnya dalam nuansa menghormati konstitusi, dengan penuh kearifan kepada rakyatnya. Tidak bisa semau sendiri, yang mencerminkan kesewenang-wenangan, dan melupakan bahwa Kekuasaan adalah amanat.

Alumni Lulusan Hukum Universitas Indonesia, sekaligus pendiri dan pengawas ILUNI UI 21 Juli 2017 menekankan bahwa, dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kini menjadi UU, penguasa dengan tafsirnya sendiri, mempunyai hak untuk membubarkan suatu Ormas yang sebelumnya sudah sah sebagai Badan Hukum atau sudah terdaftar.

Pengesahaan Perppu tersebut menjadi UU, tidak menghilangkan kesan bahwa Penguasa telah menggunakan instrumen politik untuk membungkam suara rakyat. Bahwa pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2017 menjadi Undang Undang, tidak menghilangkan pendapat di masyarakat, bahwa hal itu terjadi dengan penuh transaksi politis, bahkan mungkin penekanan halus kepada sebagian besar anggota Parlemen.

Herry menyimpulkan bahwa pengesahan (Perppu. Ed) menjadi Undang Undang, tak lain hanya pembenaran formal untuk membungkan hak berserikat rakyat yang dijamin Konstitusi, yang seharusnya juga dihormati Penguasa dan para wakil rakyat di Parlemen.

Pendapat Herry Hernawan tersebut diaminkan oleh para aktivis UI lainnya, seperti Ramli Kamidin, Salim Hutadjulu, Andi Bachtiar, Ayu B Nurdin, Ishaq, Fuad Abdullah dan Ketua dan Sekjen ILUNI UI Ima Soeriokoesoemo dan Hidayat Matnur.

Sebagaimana yang diberitakan kemarin pada 10 November 2017 aktivis alumni UI mendaftarkan gugatan hukum secara resmi kepada pengadilan PTUN atas dibubarkannya secara sepihak organisasi ILUNI UI 21 Juli oleh Menteri Kemenhukam Yassona.(wa/bh/nmd)

Share : |

 
Berita Terkait Alumni UI
Relawan PRASA Siap Jadi Garda Terdepan Strategi Pemenangan Prabowo-Sandi 2019
PRASA Siap Deklarasi Akbar Relawan Bangun Ukhuwah Kepemimpinan Nasional Pemilu 2019
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Acara Peresmian Mabes Gerakan Laskar Pro 08 di Matraman Jakarta
Aksi Demo 4 Ormas Lampura Tuntut Kejelasan Anggaran Disdikbud dan Panwas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Proyek Fiktif, KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Waskita Karya sebagai Tersangka
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Komisi III Dorong Aparat Keamanan Tingkatkan Pengamanan Pemilu 2019
Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali
UU Guru dan Dosen Perlu Perubahan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media
Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]