Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
UU Pemilu
Alot, Pembahasan RUU Pemilu
Saturday 20 Aug 2011 01:04:25

Sidang pembahasan RUU di DPR RI (Foto: Istimewa)
JAKARTA-Setelah gagal menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggara Pemilu pada masa sidang sebelumnya, Komisi II DPR langsung bergegas menggelar rapat untuk menuntaskan proses singkronisasi, menyelesaikan sejumlah pasal yang tersisa.

Meskipun semangat penyelesaian RUU ini ingin dikebut dalam waktu sepekan, pembahasan beberapa pasal krusial maasih belum mencapai titik temu. "Kita menuntaskan tahapan-tahapan kewenangan KPU (Komisi Pemilihan Umum sampai ke TPS (tempat pemungutan suara). Kemudian menyangkut hal-hal yang menjadikan mereka berhenti dan diberhentikan. Termasuk berhenti karena melakukan pelanggran," papar Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PAN Abdul Hakam Naja,seperti dikutip mediaindonesia.com, Jumat (19/8).

Ia menjelaskan, masih terdapat beberapa poin krusial yang menuai perdebatan dalam singkronisasi DPR bersama pemerintah. Diantaranya adalah mengenai syarat kapan anggota parpol harus mundur dari partainya, ketika hendak mendaftar sebagai komisioner KPU.

Dalam pembahasan terdahulu, pandangan fraksi-fraksi mengerucut pada syarat nol tahun. Artinya, yang bersangkutan baru mundur ketika mendaftar. Namun meperintah berpendapat, harus ada rentang waktu satu hingga dua tahun. "Ini tinggal kompromi waktu. Sikap fraksi-fraksi sebenarnya tetap, tetapi pemerintah juga ngotot," tuturnya.

Poin krusial lainnya yakni, keinginan pemerintah untuk masuk dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang belum diamini DPR. "Pemerintah masih menginginkan untuk masuk dalam unsur DKPP, tetapi parpol masih berat menerima itu. Masalah ini masih menggantung," kata Taufiq Hidayat dari fraksi Golkar.

Anggota Komisi II lainnya, Agus Poernomo dari fraksi PKS menjelaskan, poin yang sudah disepakati yakni menjadikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah permanen. "Sehingga pengawasan terhadap seluruh tahapan akan lebih sistematis dan lebih fair. Karena yang kemarin baru dibentuk menjelang ada pemilu kada," jelasnya. (rob)

Share : |

 
Berita Terkait UU Pemilu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]