Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
HAM
Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
2019-03-02 05:44:22

Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak tidak punya empati kepada keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Begitu disampaikan aktivis pejuang HAM, Sumarsih, di tengah Aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/2).

Sumarsih adalah ibu dari almarhum Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Atma Jaya yang menjadi korban tewas Tragedi Semanggi 1998.

"Sekarang ini Pak Jokowi sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, karena Pak Jokowi sibuk dengan kampanye pemilu," ucap Sumarsih yang berpayung dan berkaos hitam sambil memegang kertas hitam bertuliskan "Tolak Dwi Fungsi TNI".

Ia juga kecewa karena Jokowi terus mengingkari janji menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Faktanya malah terbalik. Jokowi lebih merangkul dan memberi kesempatan kepada para terduga pelanggar HAM mengisi jabatan penting dalam pemerintahan.

"Jokowi merangkul para pelanggar HAM berat. Contohnya, pengangkatan Wiranto menjadi Menkopolhukam," tambahnya.

Aksi Kamisan ke-576 hari ini juga secara khusus menolak wacana pemerintah menempatkan perwira aktif TNI ke dalam birokasi pemerintahan. Kebijakan itu dianggap sama saja berusaha mengembalikan Dwi Fungsi ABRI seperti masa Orde Baru.

Aksi turut dihadiri pengamat politik, Ray Rangkuti; Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dan para aktivis yang berjumlah sekitar 200 orang.(ag/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait HAM
 
Natalius Pigai Ceramahi Luhut Pandjaitan Soal HAM, Dan Minta Polisi Hentikan Kasus Said Didu
 
Hari HAM Internasional, Pemerintah: Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM
 
Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
 
Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
 
Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]