Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
HAM
Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
2019-03-02 05:44:22

Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak tidak punya empati kepada keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Begitu disampaikan aktivis pejuang HAM, Sumarsih, di tengah Aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/2).

Sumarsih adalah ibu dari almarhum Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Atma Jaya yang menjadi korban tewas Tragedi Semanggi 1998.

"Sekarang ini Pak Jokowi sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, karena Pak Jokowi sibuk dengan kampanye pemilu," ucap Sumarsih yang berpayung dan berkaos hitam sambil memegang kertas hitam bertuliskan "Tolak Dwi Fungsi TNI".

Ia juga kecewa karena Jokowi terus mengingkari janji menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Faktanya malah terbalik. Jokowi lebih merangkul dan memberi kesempatan kepada para terduga pelanggar HAM mengisi jabatan penting dalam pemerintahan.

"Jokowi merangkul para pelanggar HAM berat. Contohnya, pengangkatan Wiranto menjadi Menkopolhukam," tambahnya.

Aksi Kamisan ke-576 hari ini juga secara khusus menolak wacana pemerintah menempatkan perwira aktif TNI ke dalam birokasi pemerintahan. Kebijakan itu dianggap sama saja berusaha mengembalikan Dwi Fungsi ABRI seperti masa Orde Baru.

Aksi turut dihadiri pengamat politik, Ray Rangkuti; Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dan para aktivis yang berjumlah sekitar 200 orang.(ag/RMOL/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait HAM
Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana
MK Harus Melek Kecurangan Pilpres Jika Tak Mau Demokrasi Menjadi Democrazy
Mari Kita Runtuhkan Langit untuk Menegakkan Keadilan
Anies Baswedan: 'Wajah Baru Jakarta' di Malam Puncak HUT ke-492 Kota Jakarta
Legislator Sesalkan Sanksi Pengurangan Dana BOS Kepada Sekolah
TSK Penganiyaya Wartawan Tidak Juga Ditahan Hingga Berkas Dilimpahkan ke Kejari Kaur
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]