Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
HAM
Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
2019-03-02 05:44:22

Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak tidak punya empati kepada keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Begitu disampaikan aktivis pejuang HAM, Sumarsih, di tengah Aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/2).

Sumarsih adalah ibu dari almarhum Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa Atma Jaya yang menjadi korban tewas Tragedi Semanggi 1998.

"Sekarang ini Pak Jokowi sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, karena Pak Jokowi sibuk dengan kampanye pemilu," ucap Sumarsih yang berpayung dan berkaos hitam sambil memegang kertas hitam bertuliskan "Tolak Dwi Fungsi TNI".

Ia juga kecewa karena Jokowi terus mengingkari janji menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Faktanya malah terbalik. Jokowi lebih merangkul dan memberi kesempatan kepada para terduga pelanggar HAM mengisi jabatan penting dalam pemerintahan.

"Jokowi merangkul para pelanggar HAM berat. Contohnya, pengangkatan Wiranto menjadi Menkopolhukam," tambahnya.

Aksi Kamisan ke-576 hari ini juga secara khusus menolak wacana pemerintah menempatkan perwira aktif TNI ke dalam birokasi pemerintahan. Kebijakan itu dianggap sama saja berusaha mengembalikan Dwi Fungsi ABRI seperti masa Orde Baru.

Aksi turut dihadiri pengamat politik, Ray Rangkuti; Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dan para aktivis yang berjumlah sekitar 200 orang.(ag/RMOL/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait HAM
Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
Masjid di Afghanistan Dibom Saat Shalat Jumat, Sedikitnya 62 Orang Tewas
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo
Polda Gorontalo Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]