Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kasus BLBI
Aktivis AMPUH: 2 Tersangka Kasus BLBI Lecehkan Surat Edaran MA, Hakim Harus Tolak Praperadilan
2019-04-05 01:41:16

Tampak aksi demo Aktivis AMPUH di depan gedung PN Jakarta Selatan.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum) kembali melakukan aksi demo di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Dalam aksi demo kedua kali ini, ratusan aktivis AMPUH membentangkan spanduk berisi tulisan diantaranya, "Hakim Harus Tolak Praperadilan Kaharudin Ongko dan Irsanto Ongko", "Tuntaskan Kasus BLBI".

"Kami menuntut dengan tegas agar hakim tolak upaya praperadilan Kaharudin Ongko dan Irsanto Ongko, karena kedua taipan ini sudah jelas terbukti mengemplang dan merampok uang triliunan BLBI," ujar Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH), Andi Ullah di lokasi aksi pada, Kamis (4/4).

Ia juga mensinyalir, upaya hukum Praperadilan yang diajukan oleh kedua tersangka dan buronan kasus BLBI, diduga ada peran pihak tertentu yang mem-"back up".

"Kaharudin Ongko dan Irsanto Ongko tidak boleh mengajukan prapepradilan karena hal ini sudah jelas dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA No.1/2018) mengingat kedua buronan ini statusnya tersangka," bebernya.

"Hakim wajib menolak praperadilan ini untuk membela yang benar bukan membela yang bayar demi tegaknya hukum dan keadilan, dan akan terus mengawal kasus ini," tandasnya.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Kasus BLBI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM
Sambut HUT Bhayangkara, Polsek Genuk Adakan Servis Gratis Sepeda Motor
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]