Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Ormas
Aksi Demo 4 Ormas Lampura Tuntut Kejelasan Anggaran Disdikbud dan Panwas
2018-07-13 04:21:36

Tampak suasana saat Kordinator aksi Aminuddin, SH saat bertemu dengan angsung Ketua DPRD Lampura, H. Rachmat Hartono, Wakil Ketua II, Herwan Mega beserta anggota dewan lainnya.(Foto: Istimewa)
KOTABUMI, Berita HUKUM - Tuntut transparansi sekaligus kejelasan tentang anggaran tahun 2016/2017 di lembaga Panitia Pengawas (Panwas) serta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), empat Organisasi Masyarakat (Ormas) di Lampura menggelar aksi demonstrasi pada, Kamis (12/7).

Demonstrasi yang dikomandoi Koordinator Lapangan (Korlap) Aminuddin, SH, sekaligus Ketua ormas LPI (Laskar Pemuda Indonesia), Syahbudin, Ketua ormas Sabai Sai dan Aang Kunaifi, SE, Ketua ormas Pergerakan Indonesia Muda serta ormas Laskar Merah Putih, mendatangi kantor Disdikbud dan Panwas. Mereka berorasi menyampaikan tuntutan terkait tudingan soal tidak transparannya anggaran di dua instansi tersebut dengan mengacu pada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam pernyataan sikap, gabungan ormas yang ada di Lampung Utara tersebut menerangkan bahwa, penyampaian pendapat di muka umum merupakan implementasi dari nilai-nilai demokrasi yang memiliki payung hukum serta dilindungi oleh undang-undang. Oleh sebab itu, siapapun yang melarang, mengintervensi, bahkan sampai melakukan tindakan represif terhadap aksi demonstrasi, telah menciderai demokrasi dan melanggar undang-undang.

Maka dari itu, kami atas nama gabungan Empat Ormas Lampung Utara, terdiri dari :

Ormas Laskar Pemuda Indonesia, Ormas Laskar Merah Putih, Ormas Sabai Sai dan Ormas Pergerakan Indonesia Muda, menyatakan sikap sebagai berikut :

1). Menyikapi, penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP yang disenyalir menggunakan dana bagi para siswa yang menggunakan jalur mandiri

2). Menyikapi, dugaan adanya Setoran dalam kegiatan proyek DAK 2016/2017 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara.

3). Menyikapi, Tidak Transparannya terkait pelelangan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara yang diduga ada indikasi KKN.

4). Meminta transparansi anggaran Lembaga Panwaslu Lampung Utara tahun 2017/2018, seperti dana oprasional, dana rapat, dana perjalanan dan lain-lain.

"Ya, aksi damai ini, menuntut keadilan dan transparansi lembaga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara, serta Panwas terhadap berbagai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anggaran yang patut diduga terjadi penyimpangan bahkan mark-up," ungkap Syahbudin dalam orasinya.

Untuk itu, pihaknya meminta Lembaga Panwas dan Disdikbud, untuk transparan dalam penggunaan anggaran dan membuka ruang publik kepada masyarakat melalui DPRD setempat, sehingga masyarakat bisa mengetahui total anggaran yang dikelola oleh dua instansi tersebut.

Pantauan media ini, usai melakukan aksi demo dan berorasi di kantor Disdikbud dan Panwas Lampura selanjutnya para pedemo mendatangi gedung DPRD Lampura yang disambut langsung Ketua DPRD Lampura, H. Rachmat Hartono, Wakil Ketua II, Herwan Mega beserta anggota dewan lainnya.

"Terimakasih kehadiran teman-teman sosial kontrol aspirasi yang kalian sampaikan telah kami terima, dan selanjutnya hari senin esok (16/7), kami akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Panwaslu bila perlu juga KPU Kabupaten Lampung Utara. Kami akan meminta kehadiran OPD dan lembaga tersebut sekalian membawa berkas anggaran mereka agar persoalan ini dapat dijelaskan secara transparan," ujar Herwan Mega, menetup pertemuan dengan para pedemo.(Alfian.detikberita/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Ormas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Rapat Paripurna DPRD Kaur Menyetujui 7 Raperda Tahun 2018
Pemprov DKI Jakarta Adakan Penghapusan Sanksi Administrasi Tiga Jenis Pajak
DPR Komitmen Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Indonesia Lahir dari Kegiatan Berpikir, Bukan Infrastruktur Bangunan
Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan
Ekspedisi Mobil Listrik Blits Singgah di Pemkab Kaur dan Disambut Gembira
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pelaku Pembunuh Wartawan Dufi!
Jenazah Dufi, Korban Dalam Drum Dimakamkan di TPU Semper Cilincing
Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi, Jangan Berhenti Menulis dan Membaca tentang Indonesia
Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]