Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pilkada
Aksi Damai Massa 'Minta DPR RI Dengarkan Suara Rakyat Agar Pilkada 2020 Ditunda'
2020-09-21 17:32:41

Aksi damai massa Koalisi Tunda Pilkada di depan Gedung MPR/DPR RI.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Tunda Pilkada 2020 kembali menggelar aksi damai. Kali ini mereka turun kejalan dengan membentangkan spanduk dan berorasi di depan gedung DPR/MPR RI, Senin (21/9) untuk mendesak pemerintah dan seluruh lembaga negara agar menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Adapun spanduk aksi bertuliskan, 'Ketua Komisi II tolong dengar suara rakyat karena semua komponen rakyat meminta agar Pilkada 2020 ditunda'.

"Demi kemanusiaan, kami minta kepada Ketua Komisi II DPR RI agar mau menunda Pilkada Serentak. Sebab, bisa jadi Pilkada 2020 menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19," lugas Kordinator Nasional Koalisi Tunda Pilkada 2020, Lisman Hasibuan di lokasi aksi.

Lisman menegaskan, jangan karena kekuasan dan kepentingan golongan maka rakyat yang dikorbankan.

"Jadi, tolong jangan dilaksanakan Pilkada 2020 saat pandemi," cetus Lisman.

Dia juga menyampaikan, jika Ketua Komisi II DPR RI tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, maka Pimpinan DPR RI harus berani bersikap untuk menunda Pilkada Desember 2020 mendatang.

Lanjut Lisman mengungkapkan, cukup banyak Ormas Islam yang ingin Pilkada ditunda, diantaranya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah, Komnas HAM dan OPK serta tidak sedikit tokoh masyarakat dan juga mahasiswa yang angkat bicara agar menunda pelaksanaan pilkada 2020.

"Sudah cukup kuat alasan untuk menunda Pilkada. Kami ingin rakyat tidak menjadi korban dalam Pilkada Desember 2020 mendatang," cetus Lisman.

"Suara Rakyat .... Suara Tuhan," tutupnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Pilkada
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bandingkan Presiden Prancis dan Film My Flag: Merah Putih Vs Radikalisme, Tengku Zul: Sponsornya Apa Saja?
Ucapan Anti Islam Presiden Prancis Dapat Timbulkan Kegaduhan
1 dari 4 Pelaku Curanmor di Jakarta Timur dan Bekasi Tewas Ditembak, Polisi: Inisial I DPO
Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati
Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang
Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata
Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat
749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang
Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]