Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Makar
Ahli: Frasa Makar Tak Dikenal di Negara Selain Indonesia
2017-08-02 13:40:31

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisaksi Andi Hamzah ahli yang dihadirkan pihak Pemohon di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.(Foto: Humas/Ganie)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang uji materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait frasa "makar" untuk dua permohonan, yakni perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 dan Nomor 28/PUU-XV/2017, kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (1/8). Agenda sidang kedua perkara tersebut adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisaksi Andi Hamzah mengatakan Indonesia salah dalam mengartikan aanslag sebagai makar. Kata aanslag yang berasal dari bahasa Belanda apabila diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya striking atau penyerangan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Andi, terdapat konsepsi salah berpikir dengan langsung dimaknai sebagai makar. Padahal, di negara lain tidak ada kata makar untuk mengatur perlindungan pada keamanan negara.

"Di Inggris kejahatan pada kepala negara masuk jenis konspirasi. Sedangkan di Rusia termasuk permufakatan jahat. Saya berpendapat kata makar lebih cocok digantikan tindakan percobaan," tegas ahli yang dihadirkan Pemohon tersebut.

Menurut Andi, aanslag dimaknai sebagai makar membawa konsekuensi negatif yang lebih banyak. Misal, orang berbicara mau mengganti sistem negara dapat dikatakan makar. Jika tak diiringi dengan tindakan nyata, maka seharusnya tak boleh dipersoalkan. Sebab, hal tersebut masuk dalam hak kebebasan berpendapat. "Jangan justru pasal makar ini berpotensi menghambat kebebasan berpendapat," jelasnya.

Saat ini, kata Andi, banyak orang ditangkap dengan dalih kata makar. Misalnya, unjuk rasa ke DPR untuk kembali ke UUD1945 dianggap makar. Padahal tidak ada percobaan, tidak ada niat, serta tak ada permulaan pelaksanaan. "Publik hanya berkoar-koar, tetapi dapat dimaknai sebagai makar," imbuhnya.

Ahli lainnya, Eko Riyadi menjelaskan makna kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat (freedom of opinion), menurutnya, bersifat absolute dan non-dirigible rights. "Basisnya kalau di hukum internasional, itu ada di Pasal 4, kovenan internasional hak sipil dan politik. Dalam situasi emergency saja, kebebasan berpendapat tidak boleh dibatasi," jelasnya.

Adapun kebebasan berekspresi, imbuhnya, dapat dibatasi. Tetapi tidak serta merta bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Menurutnya, ada prosedur yang harus dipenuhi negara untuk melakukan pembatasan tersebut.

"Nah, penggunaan pasal makar untuk mereka yang berdiskusi tentang situasi ke-Indonesia-an misalnya, adalah tindakan yang tidak proporsional menurut saya. Kalau masyarakat mengkritik kekuasaan, maka harus diberi ruang," jelas Dosen FH Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut.

Tidak Solutif

Sementara saksi Thaha Ahmad menyebut praktik yang tak tepat dalam penggunaan pasal makar di Papua. Menurutnya, pasal tersebut tidak membawa efek positif sama sekali untuk masyarakat di sana. "Sejak tahun 60-an, solusi Pemerintah kalau tidak operasi militer, ya penggunaan pasal makar. Ini membuat masyarakat semakin militan," kata dia.

Ia menyebut tindakan tersebut tidak solutif. Menurutnya, pasal makar terlalu keras dan menutup mata pada kebudayaan masyarakat Papua. Padahal tindak tanduk di Papua tidak tepat jika selalu dikaitkan dengan makar. Thaha menegaskan terdapat beragam ekspresi kebudayaan Papua yang mesti dipahami lebih dalam.

Pemohon perkara Nomor 28/PUU-XV/2017 adalah Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jemi Yermias Kapanai, dan Pastor John Jonga, serta Yayasan Satu Keadilan dan Gereja Kemah Injil di Papua. Mereka menguji Pasal 104, serta Pasal 106 hingga Pasal 110 KUHP. Menurutnya, ketentuan mengatur soal makar tersebut digunakan Pemerintah untuk mengkriminalisasi Pemohon serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon selaku warga negara.

Adapun perkara Nomor 7/PUU-XV/2017 diajukan oleh LSM Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Para Pemohon menguji Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 KUHP. Pemohon memandang tak ada kejelasan definisi kata aanslag yang diartikan sebagai makar. Padahal makar berasal dari kata Bahasa arab, sementara aanslag lebih tepat diartikan sebagai serangan. Hal tersebut menurut Pemohon mengaburkan makna dasar dari kata aanslag.(ars/lul/MK/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Makar
Ahli: Frasa Makar Tak Dikenal di Negara Selain Indonesia
5 Orang Tersangka Dugaan Permufakatan Makar Dikenakan Pasal 107 dan Pasal 110 KUHP
Fadli Zon: Kasus Rizieq dan Makar Banyak Kejanggalan
Sekjen dan Presiden KSPI kembali Dipanggil Polda sebagai Saksi Dugaan Makar
Fahri Hamzah Siap Jadi Pengusul untuk Gulirkan Pansus Makar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ini Hoax, Kepala BNPB: Gunung Agung Belum Meletus, Bali Masih Aman
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sufmi Dasco Ahmad: Komunisme Harus Diwaspadai
Panglima TNI: Jaga Terus Amanah Dan Kepercayaan Rakyat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]