Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Gempa
Agus Hermanto Dorong Status Gempa Lombok Ditetapkan Menjadi Bencana Nasional
2018-08-13 19:56:46

Ilustrasi. Gempa Lombok: 436 Tewas, Kerugian Capai 5,04 Triliun Rupiah.(Foto: twitter)
LOMBOK, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyampaikan turut berduka atas musibah gempa berkekuatan 6,4 dan 7 Skala Richter yang menimpa Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. Peristiwa ini mengakibatkan korban meninggal dunia hingga Senin (13/8), tercatat mencapai 436 jiwa serta lebih dari 1000 rumah mengalami kerusakan.

"Kami atas nama DPR RI mengucapkan belasungkawa kepada saudara kita yang menjadi korban dari gempa bumi berkekuatan 7 Skala Ricter di Lombok," ungkap Agus saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/8).

Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini berharap kejadian yang menimpa Lombok, NTB bisa dinaikan statusnya menjadi bencana nasional, mengingat korban yang berjatuhan cukup banyak, serta kerugian negara yang mencapai triliunan.

"DPR RI akan berusaha meringankan beban saudara kita yang sedang mengalami musibah di NTB. Ini gempa yang cukup hebat dan kuat. Saya ada pemikiran ini dijadikan bencana nasional, sehingga semua bisa gotong royong menyelesaikan masalah ini," harap politisi dapil Jateng itu.

Salah satu alasan perlu dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional karena kerusakan infrastruktur tidak akan secepatnya bisa diperbaiki apabila menggunakan anggaran yang normal. Jika menggunakan anggaran bencana nasional, tentunya anggarannya bisa diberikan tanpa melalui proses yang adminstratif, namun pertanggungjawabannya tetap clear.(rnm/sf/DPR/bh/sya)



 
Berita Terkait Gempa
 
Gempa Mematikan 7,8 SR di Turki dan Suriah, Total Korban Meninggal Sedikitnya 3.500 Orang
 
Team AREA DPD Bekasi Peduli Kirim Bantuan ke Lokasi Gempa Bumi Cianjur
 
6 Orang Meninggal dalam Gempa Magnitudo 6,1 Mengguncang Malang
 
Sebanyak 42 Orang Meninggal Dunia Akibat Gempa 6,2 SR di Sulawesi Barat
 
Konsisten Dampingi Lombok, Wujud Ta'awun MDMC dan LazisMu untuk Negeri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]