Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Ombudsman
Aduan PT Bumigas Energi Soal Dirjen EBTKE ESDM Ditindaklanjuti Ombudsman
2019-02-28 04:14:45

Ilustrasi. Gedung Ombudsman RI, di Jl. HR Rasuna Said, Jakarta.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Proses hukum yang tengah bergulir sampai pada tahapan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara PT Bumigas Energi dengan PT Geo Dipa Energi, diduga mendapat intervensi dari Kementerian ESDM melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBKTE).

Oleh karena itu, PT Bumigas Energi melaporkan hal tersebut kepada pihak Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ketua ORI Amzulian Rifai menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Suruh mereka nanya sebagai pelapor perkembangannya seperti apa kan sudah ada prosedurnya. Tentunya kita akan pelajari seperti apa," ucap Amzulian kepada wartawan, Rabu (27/2).

Komisioner ORI Adrianus Eliasta Meliala menyebutkan bentuk aduan PT Bumigas Energi kepada pihaknya merupakan langkah yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. "Masih ada lebih dari dugaan," ujar Adrianus.

Adrianus menuturkan, dalam kedudukannya sebagai pemerintah, pihak dari Kementerian ESDM harusnya bersikap netral dan tidak cenderung seperti menguatkan salah satu pihak. "Ini ceritanya apa nih kok pemerintah melindungi seharusnya regulator dan stay cool ya pada semua pelaku bisnis," kata dia.

Senada dengan Ketua ORI, Komisioner ORI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan pihaknya pasti akan memproses tiap laporan maupun aduan yang ditujukan ke ORI. "Enggak (ragu). Tegas kita tindak lanjut. Kalau (pemerintah) tidak salah yah kita bilang enggak salah," ucapnya.

Selain itu, ORI juga akan menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan PT Geo Dipa Energi dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM terhadap PT Bumigas Energi. "Kalau yang sifatnya darurat begini lebih baik dipertemukan saja karena ada Pertamina asosiasi dan sebagainya," ujarnya.

Mekanisme diterimanya laporan atau tidak, kata dia, ialah dalam kurun waktu 14 hari kerja. Jika laporan tersebut diterima, selanjutnya baru dibentuk sebuah tim.

"Kadang juga kalau dia sudah diperiksa dan ada hasil beberapa laporan penindakan korektif kita pantau lagi selama 30 hari. Dalam pemeriksaan terjadi konfirmasi dan sebagainya," paparnya.

Komisioner ORI bidang pertambangan Laode Ida, menjelaskan tahapan-tahapan lanjutan yang akan diputuskan oleh pihaknya jika laporan tersebut telah memenuhi seluruh mekanisme yang ada. "Kalau memenuhi syarat administrasi dan formal itu langsung dibawa ke pleno," jelasnya.

Laode menyebutkan, jika dari hasil rapat pleno laporan tersebut memenuhi syarat, ORI segera akan memanggil Dirjen EBTKE Kementerian ESDM. "Pihak-pihak yang terkait akan diklarifikasi, terlapor akan dmintai keterangan baik tulis maupun lisan," tandasnya.

Sebelumnya, Bambang Siswanto selaku kuasa hukum PT Bumigas Energi sudah mengirimkan surat ke ORI pada, Senin (11/2) lalu perihal tanggapan atas jawaban Dirjen EBTKE ESDM dalam surat nomor 328/06/DJE/2019 tanggal 4 Februari 2019.

Diketahui, Dirjen EBTKE ESDM, bukanlah sebagai pihak yang turut berperkara sampai kasasi di MA sehubungan dengan perkara PT Geo Dipa Energi melawan PT Bumigas Energi terkait pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Bambang menambahkan, dalam surat itu, PT Bumigas Energi mempertanyakan maksud dan tujuan jawaban Dirjen EBTKE Kementerian ESDM kepada ORI yang justru terkesan mencampuri perkara hukum pihak lain dengan membela PT Geo Dipa Energi.

"Semakin memperlihatkan adanya maladministrasi dalam menjawab permohonan klarifikasi," tutup Bambang.(bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait Ombudsman
Aduan PT Bumigas Energi Soal Dirjen EBTKE ESDM Ditindaklanjuti Ombudsman
Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik
Ombudsman Desak Pemerintah Buat Aturan Perlindungan Data Pribadi
Amzulian Rifai: Ombudsman Harus Berkaca Dulu
Seleksi Calon Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, Alvin Lie, Dan Laode Ida Lolos Tes Obyektif
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]