Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Jalan Tol
Ada Pihak Tertentu Ingin Serobot Aset Jalan Tol
Wednesday 21 Dec 2011 00:45:08

Jalan Tol (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan meminta Jaksa Agung Basrief Arief untuk membantu menyelamatkan aset-aset BUMN, seperti jalan tol. Pasalnya, ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang ingin merebut aset BUMN.

"Ada pihak-pihak tertentu yang akan mengambil jalan tol, tapi saya akan memproteksi Jasa Marga sekuat tenaga," kata Dahlan Iskan kepada wartawan di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (20/12).

Menurut dia, asset yang dimaksudkannya adalah jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Pondok Pinang-Taman Mini sejauh 14 kilometer (km) yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Ada beberapa oknum tertentu yang kelihatannya akan menggunakan kesempatan untuk mengambil jalan tol itu.

Alasan dirinya meminta bantuan jaksa agung, lanjut dia, karena pejabat penegak hukum itu dianggapnya paling bisa menolong dalam menyelamatkan asset milik negara ini. Jika jaksa agung tidak bisa menolong, maka oknum-oknum ini akan bisa disebut "merampok" barang negara untuk ketiga kali untuk objek yang sama.

Oknum tersebut, jelas dia, pertama kali sudah merampok sebuah jalan tol dengan mekanisme meminjam kredit senilai Rp 2,5 triliun kepada PT BNI (Persero) Tbk sebelum krisis moneter. Dana itu digunakan untuk bangun jalan tol ini, tetapi setelah diaudit ternyata yang dipergunakan untuk bangun tol hanya Rp 1 triliun lebih, selebihnya tidak tahu ke mana.

“Akhirnya pihak itu tidak mampu bayar kredit dan jadi kredit macet. Lalu terpaksa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengambil alih, sehingga di situ negara sudah dirugikan besar sekali," papar Dahlan.

Pada perampokan kedua, ungkap dia, terjadi dalam pembangunan Jalan Tol JORR Harbour Road (Tanjung Priok-Pluit). Di mana dalam pembangunan jalan tol tersebut bekerja sama dengan PT Hutama Karya (Persero) dengan mekanisme penerbitan surat berharga atau commercial paper (CP) senilai Rp1,2 triliun.

Dahlan menambahkan, setelah CP itu cair, sebagian uangnya diduga jatuh ke pihak-pihak tertentu tersebut, sehingga akhirnya BUMN konstruksi itu yang harus menanggungnya. Namun, sesuai UU dan kontrak yang berlaku, ketika pihak-pihak tersebut tidak mampu membayar harus diambil alih dan diserahkan kepada BPPN. "CP itu dikeluarkan secara bertahap 1994-1998, sama dengan pengajuan kredit ke BNI," tuturnya.

Saat ini, Dahlan menambahkan, pihak-pihak tertentu itu ingin mengambil lagi ruas jalan tol itu. Padahal, Jasa Marga sudah mengeluarkan uang Rp500 miliar untuk melunasi utang-utang mereka, sehingga sejak 1998 sudah dimiliki BUMN itu. Selain itu, Jasa Marga sudah mengeluarkan uang triliunan rupiah untuk menyambung jalan tol itu.

"Sekarang mereka mau berusaha untuk mengambil jalan tol itu lagi. Saya akan menghadap jaksa agung. Saya juga instruksikan kepada direksi Jasa Marga untuk tidak memenuhi panggilan dari pihak mana pun, karena ini menyangkut aset BUMN yang didalamnya ada aset negara," tandas Dahlan.(dbs/ind)

Share : |

 
Berita Terkait Jalan Tol
Tarif Tol Solo-Ngawi Perlu Dievaluasi
Tarif Tol Mahal, Asosiasi Truk Aptrindo Tak Gunakan Jalan Tol Trans Jawa
Legislator Nilai Tol Trans Jawa Tak Tumbuhkan Ekonomi
Sandiaga: Saya Bangun Tol Cikopo-Palimanan 116 Km Tanpa Utang
Menanggulangi Kebangkrutan Ekonomi Masyarakat di Koridor Jalan Pantura Akibat Pengoperasian Jalan Tol Trans Java
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Masyarakat Diharap Waspada terhadap Aksi Kriminal Jalanan yang Meningkat
Andi Harun Berharap Pasca Orientasi BPSDM Kinerja DPRD Kaltim Lebih Baik
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Jokowi Tetap Dilantik
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]