Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Hoax
Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?
2019-01-24 04:19:25

Ustadz Abu Bakar Ba'asyir saat digandeng Yusril Ihza Mahendra.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dianggap telah menyebarkan kabar bohong atau hoax, karena tidak jadi membebaskan terpidana kasus terorisme Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Padahal Jokowi sebelumnya sudah menyampaikan, pembebasan tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean menyindir Capres nomor urut 01, Jokowi, dan pengacaranya Prof Dr Yusril Ihza Mahendra terkait pernyataan pembebasan mantan pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia itu dari Lapas Gunung Sindur ke Pondok Pesantren Ngruki Sukoharjo.

"Siapa mereka ini yg menebar hoax apakah Yusril atau Jokowi? Ini hoax yang mengerikan. Hoax yang timbul dari jantung pemerintah, dimana presiden sendiri terlibat menyampaikannya," kata Ferdinand kepada telusur.co.id, Rabu (23/1).

Tak hanya itu, politikus Partai Demokrat ini menganggap, pembatalan pembebasan pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, itu menjadi hoax terbesar di zaman Jokowi, ketimbang yang dilakukan aktivis Ratna Sarumpaet.

"Ini hoax yang sangat besar di zaman Jokowi ada yg paling buruk bahkan paling buruk dari hoax Ratna Sarumpaet," tegasnya.

Lebih lanjut, Ferdinand mengaku miris, penguasa seoalah mempermainkan sosok Abu Bakar Ba'asyir. Menurut dia, cara negara memperlakukan warganya seperti itu tidak baik.

"Ini juga sangat kita sayangkan. Presiden Jokowi berani mempermainkan rasa kemanusiaan seorang Ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh," sesalnya.

"Ini tidak baik bagi contoh generasi bagi contoh moral bagi generasi bangsa kita. Jokowi menyatakan alasan nya kemanusiaan, tetapi tiba-tiba dibatalkan dengan alasan tidak mau menandatangani surat kesetiaan kepada NKRI ini lucu ini sangat lucu," tambahnya.

Data yang dihimpun pewarta, bahkan sebelumnya, sebagaimana yang dilansir media Kompas pada Jumat (18/1/2019) dengan judul: 'Jokowi Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir, Ini Kata Ma'ruf Amin' menulis bahwa, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo membebaskan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dari penjara. Jokowi adalah capres petahana pasangan Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019.

"Saya mengapresiasi pemerintah, terutama Pak Jokowi yang visi kemanusiaannya tinggi sekali," ujar Ma'ruf di sela kegiatannya di Tangerang, Banten, dikutip dari siaran pers, Jumat (18/1/2019). Sebab, Ma'ruf mengetahui betul kondisi Ba'asyir di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur kini yang sudah sepuh dan sakit-sakitan.

Ma'ruf juga mengaku, tahu proses Jokowi mengambil keputusan membebaskan Ba'asyir. Menurut Ma'ruf, hal itu bukan atas dorongan siapa-siapa, melainkan atas inisiatif Jokowi sendiri.

"Saya tahu beliau punya kemauan dan keinginan yang keras untuk itu. Bahkan, bukan hanya membebaskan, beliau juga ingin merawat Abu Bakar Ba'asyir. Ini sisi kemanusiaan yang luar biasa dari seorang pemimpin negara," ujar dia. Diberitakan, Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa ia telah menyetujui pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir.

Menurut Jokowi, Baasyir yang belum menjalani seluruh masa hukumannya dibebaskan karena alasan kemanusiaan. "Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan, artinya Beliau kan sudah sepuh (tua). Ya pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan. Karena sudah sepuh. Termasuk ya tadi kondisi kesehatan," kata Jokowi seusai meninjau Pondok Pesantren Darul Arqam, di Garut, Jumat (18/1).

Jokowi mengakui, keputusannya untuk menyetujui pembebasan Baasyir ini adalah hasil diskusi dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Namun, ia juga menegaskan bahwa sebelumnya sudah ada diskusi yang panjang di internal pemerintah.

Pada Jumat pagi, Yusril didampingi Yusron Ihza Mahendra dan Afriansyah Noor bertandang ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur untuk memberitahukan pembebasan kepada Ba'asyir. Pembebasan Ba'asyir itu akan dilakukan secepatnya sambil membereskan urusan administrasi pribadi di Kementerian Hukum dan HAM. Ba'asyir sendiri meminta waktu setidaknya tiga hari ke depan untuk membereskan barang-barangnya di sel. "Setelah bebas nanti, Ba'asyir akan pulang ke Solo dan akan tinggal di rumah anaknya, Abdul Rahim," ujar Yusril.

Sedangkan, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Alasannya, Ba'asyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 3/2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.(dbs/sbk/telusur.co.id/kompas/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Hoax
GESIT Deklarasikan Gerakan Lawan Hoax dan Radikalisme di Sosmed
Boni Hargens: Politik Indonesia Sudah Masuk era 'Post-Truth Society'
Siarkan Berita Hoax Prabowo Kampanye di Padang, Andre Rosiade Akan Laporkan Metro TV ke Dewan Pers
Arief Poyuono: Pertengkaran dan Adu Domba Dirinya di Twitter dengan Ferdinan Hutahaean Adalah Hoax
FSP LEM SPSI DKI Jakarta Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoax
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT
DPR: Rencana Pemindahan Ibukota Ancam Kedaulatan Nasional
Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Demo di Depan KPK: Stop Rentenir Online!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]