Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Iran
AS Jatuhkan Sanksi terhadap Iran Setelah Uji Coba Rudal
2017-02-05 21:59:11

Foto dari Desember 2016, yang disediakan oleh kantor berita Iran memperlihatkan peluncuran rudal.(Foto: Istimewa)
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Pemerintahan Donald Trump menerapkan sanksi terhadap Iran setelah negara itu melakukan uji coba rudal balistik baru-baru ini.
Sanksi itu menargetkan 13 orang dan 12 perusahaan, termasuk sejumlah kelompok di Cina, Lebanon dan Uni Emirat Arab.

Presiden Trump menulis cuitan: "Iran bermain dengan api- mereka tidak mengapresiasi bagaimana "kebaikan Presiden Obama kepada mereka. Bukan saya!".

Iran menyebut ancaman dari "seseorang yang tidak berpengalaman" tidak berguna, dan bersumpah untuk melakukan tindakan balasan.

John Smith, yang merupakan pejabat pelaksana kepala sanksi Departemen Keuangan, mengatakan dalam sebuah pernyataan Jumat (3/2) lalu:" Iran meneruskan dukungan terorisme dan pengembangan program uji balistik yang memberikan mengancam terhadap wilayah, pada mitra kami di seluruh dunia dan terhadap AS.

Sanksi baru ini meliputi kelompok yang merupakan anggota Koprs Pengawal Revolusioner Republik Islam.

Sanksi ini merupakan yang pertama, sejak Trump menjadi Presiden AS dan diterapkan sehari setelah dia mengatakan "tidak ada yang di bawah meja" dalam menangani sebuah negara.

Pengumuman itu disambut dengan kenaikan harga minyak.
'Melanggar resolusi PBB'

Penasihat Keamanan Nasional AS Michael Flynn mengatakan AS tidak akan lagi mentoleransi "perilaku melanggar hukum" yang dilakukan Iran menyusul uji rudal jarak menengah pada Minggu lalu.

Tetapi Iran mengatakan sanksi AS itu melanggar resolusi PBB, yang disetujui kesepakatan nuklir pada 2015.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menulis cuitan pada Jumat (3/2) bahwa Republik Islam bergoyah terhadap ancaman AS.
"Kami tidak pernah memulai perang, tetapi kami hanya mengandalkan cara kami bertahan," kata Zarif.

Kemudia, Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Tehran akan "menerapkan larangan hukum terhadap sejumlah warga Amerika dan perusahaan yang terlibat dalam menciptakan dan mendukung kelompok ekstremis teroris yang membantu pembunuhan dan penindasan terhadap orang yang tak berdaya di suatu wilayah."

Jumat lalu, Iran juga mengumumkan larangan terhadap pegulat AS untuk berkompetisi di kejuaraan di bagian barat kota Iran Kermanshah pada akhir bulan ini.

Larangan ini merupakan respon dari perintah eksekutif Trump yang membatasi sementara perjalanan ke AS untuk tujuh negara mayoritas Muslim, antara lain Iran.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Iran
Militer Iran Sita Kapal Tanker Inggris, Menlu Inggris Peringatkan 'Konsekuensi Serius'
Nuklir Iran: Balas Sanksi AS, Iran Akui Melanggar Perjanjian Nuklir 2015
Krisis Teluk: AS Meluncurkan Serangan Siber terhadap Sistem Senjata Iran
Apakah AS Akan Berperang dengan Iran?
Muhammadiyah Meminta AS Cabut Sanksi Ekonomi yang Diberikan Kepada Iran
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]