Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
2019-06-16 07:26:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada momentum Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 97 laporan pengaduan masyarakat terkait penipuan berkedok pegawai KPK. Sejumlah laporan masyarakat diterima sejak Kamis (23/5) hingga Jumat (14/6).

Karena itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah meminta masyarakat untuk tetap waspada.

Ia mengingatkan, masyarakat agar berhati-hati jika ada pihak-pihak yang mengaku KPK atau penegak hukum lainnya yang menyampaikan Informasi keliru dan menjanjikan dapat mengurus sebuah perkara dengan imbalan tertentu.

"Jangan berikan data atau informasi pribadi anda dan segera klarifikasi dengan cara menghubungi Call Center KPK 198," katanya, Jumat (14/6).

Febri menjelaskan, modus yang digunakan mirip dengan modus penipuan sebelumnya. Masyarakat dihubungi oleh nomor telepon (PTSN) atau nomor selular. Kemudian, ada mesin yang menjawab seolah-olah merupakan layanan Pengaduan Masyarakat KPK dan disampaikan bahwa pelapor mendapatkan Surat Peringatan dari KPK. Dari sini, kemudian diarahkan untuk menekan tombol 0 atau angka tertentu, dan ada oknum yang akan menanyakan nama dan nomor identitas.

"Oknum ini akan ditakut-takuti bahwa pelapor terindikasi tindak pidana pencucian uang karena ada dana yang dimiliki terindikasi kasus korupsi," jelas Febri.

Tak berhenti sampai di sini, kemudian pelapor seolah-olah dihubungkan ke kantor kepolisian, dimana sudah ada oknum lain yang mengaku petugas Polri yang yang menawarkan jasa untuk membantu agar terlepas dari kasus tersebut. Pada tahapan ini pelapor akan dimintai nomor rekeningnya.

"Jika ada upaya penipuan atau pidana lebih lanjut, silakan langsung melaporkan pada kantor kepolisian terdekat," pungkas Febri.(kpk/bh/sya)


 
Berita Terkait KPK
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law
Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus
Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan
Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas
Bos LJ Hotel Ternyata DPO PoldaSu Kasus Penipuan, Diminta Segera Ditangkap
Pemohon Uji UU KPK di MK Sampaikan Perbaikan Permohonan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]