Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
2019-06-16 07:26:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada momentum Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 97 laporan pengaduan masyarakat terkait penipuan berkedok pegawai KPK. Sejumlah laporan masyarakat diterima sejak Kamis (23/5) hingga Jumat (14/6).

Karena itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah meminta masyarakat untuk tetap waspada.

Ia mengingatkan, masyarakat agar berhati-hati jika ada pihak-pihak yang mengaku KPK atau penegak hukum lainnya yang menyampaikan Informasi keliru dan menjanjikan dapat mengurus sebuah perkara dengan imbalan tertentu.

"Jangan berikan data atau informasi pribadi anda dan segera klarifikasi dengan cara menghubungi Call Center KPK 198," katanya, Jumat (14/6).

Febri menjelaskan, modus yang digunakan mirip dengan modus penipuan sebelumnya. Masyarakat dihubungi oleh nomor telepon (PTSN) atau nomor selular. Kemudian, ada mesin yang menjawab seolah-olah merupakan layanan Pengaduan Masyarakat KPK dan disampaikan bahwa pelapor mendapatkan Surat Peringatan dari KPK. Dari sini, kemudian diarahkan untuk menekan tombol 0 atau angka tertentu, dan ada oknum yang akan menanyakan nama dan nomor identitas.

"Oknum ini akan ditakut-takuti bahwa pelapor terindikasi tindak pidana pencucian uang karena ada dana yang dimiliki terindikasi kasus korupsi," jelas Febri.

Tak berhenti sampai di sini, kemudian pelapor seolah-olah dihubungkan ke kantor kepolisian, dimana sudah ada oknum lain yang mengaku petugas Polri yang yang menawarkan jasa untuk membantu agar terlepas dari kasus tersebut. Pada tahapan ini pelapor akan dimintai nomor rekeningnya.

"Jika ada upaya penipuan atau pidana lebih lanjut, silakan langsung melaporkan pada kantor kepolisian terdekat," pungkas Febri.(kpk/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia-Singapura Tingkatkan Ekspor Hortikuktura
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]