Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pekerja Asing
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
2019-01-21 05:23:25

Tampak para TKA asal Cina yang diusir dari Aceh saat di bandara (Foto: Istimewa)
ACEH, Berita HUKUM - Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh memergoki 51 orang tenaga kerja asing (TKA) asal Cina (Tiongkok) yang bekerja di PT Shandong Licun Power Plant Technology Co.Ltd yang lokasinya berada di PT Lafarge Holcim Indonesia di Lhoknga, Aceh Besar.

TKA tersebut diketahui tanpa dokumen lengkap saat digrebek oleh Dinas Tenaga Kerja Aceh. Dari jumlah itu, satu tenaga kerja dinyatakan ilegal.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata mengatakan, awalnya Dinas Tenaga Kerja meminta para TKA untuk melengkapi dokumen kerja. Namun, permintaan itu tidak dihiraukan, lalu pihaknya meminta TKA tersebut meninggalkan Aceh.

Pihaknya memberi waktu hingga Sabtu sore, untuk TKA keluar dari Aceh. Sementara satu orang yang dinyatakan ilegal, langsung di deportasi ke Negera asalnya.

"Sabtu sore Disnaker akan memastikan bahwa seluruh TKA harus keluar dari Aceh paling telat Pukul 18:00 WIB," kata Wiratmadinata saat dikonfirmasi pada Jumat malam (18/1).

Jika para TKA ini tetap tidak mengindahkan permintaan itu, lanjut Wira, maka pihak Pemerintah Aceh akan mengambil tindakan tegas. Proses keluarnya para TKA itu juga jadi tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya tugas pihak Imigrasi untuk memutuskan apakah mereka akan di deportasi keseluruhan atau hal lainnya.

"Pihak perusahaan tidak kooperatif, semuanya (TKA) dikeluarkan dari Aceh," sebutnya.

Sementara, dalam proses pengawalan petugas Disnaker dan Polda, 51 TKA (Tenaga Kerja Asing) asal Tiongkok, akhirnya Sabtu sore, meninggalkan wilayah hukum Aceh dengan menumpang pesawat Lion Air menuju Jakarta.

"Sudah berangkat semua. Dikawal sampai masuk pesawat. Dikawal pihak Disnaker dan pihak keamanan, polisi, dll. Jadi dari sisi Pemerintah Aceh, tugas dan kewajiban kita sudah selesai. Semoga ini jadi pembelajaran di masa depan," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, Sabtu malam (19/1).(Randi/kanalaceh/kba/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pekerja Asing
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal
Pemerintah Indonesia Harus Bela Pekerja Lokal
Dialog dengan Milenial, Sandiaga Uno Dikeluhkan Soal Tenaga Kerja Asing
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
Komite I DPD RI Desak Pemerintah untuk Percepat Pembentukan DOB
Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
Perlu Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Kemajuan UMKM
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Jokowi Tetap Dilantik
Warga Maluku Tersinggung Wiranto Sebut Pengungsi di Maluku Jadi Beban Pemerintah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]