Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Donald Trump
16 negara bagian AS gugat Presiden Trump terkait Pembangunan Tembok Perbatasan
2019-02-20 13:09:07

Trump menyatakan keadaan darurat pada hari Jumat (15/2) untuk membangun tembok perbatasan.(Foto: Reuters)
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Koalisi 16 negara bagian Amerika Serikat, yang dipimpin oleh California, menuntut pemerintahan Presiden Donald Trump terkait keputusannya menyatakan keadaan darurat untuk menghimpun dana pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko.

Trump menyatakan deklarasi pada hari Jumat (15/2) memotong Kongres setelah badan legislatif tersebut menolak menyetujui dana US$5,7 miliar atau Rp80 triliun untuk membangun tembok perbatasan yang memisahkan wilayah AS dengan Meksiko.

Negara-negara bagian itu menyatakan keinginan untuk menghambat Trump "menyalahgunakan kekuasaan presiden".

Pihak Demokrat menolak mendanai tembok usulan Trump. Pembangunan tembok itu tercatat sebagai janji kampanye yang penting, dan Demokrat menegaskan akan mempertanyakan rencananya.

Pernyataaan presiden dikeluarkan setelah dia menandatangani rancangan undang-undang anggaran untuk menghindari penghentian kembali roda pemerintahan. DPR AS hanya menyetujui pemberian US$1,375 miliar atau Rp19 triliun untuk membangun tembok perbatasan baru.

Trump mengatakan dirinya tidak perlu menyatakan keadaan darurat, tetapi tetap melakukannya dengan harapan dapat mendapat dana tembok dengan lebih cepat. Para pengamat mengatakan komentarnya ini justru akan mengacaukan sisi hukum dari pandangannya sendiri.

Mengapa Trump dituntut?

Tuntutan yang diajukan pada hari Senin (18/2) berusaha mencegah Trump menerapkan pernyataan darurat membangun tembok, dengan mengatakan presiden tidak memiliki kekuasaan untuk mengalihkan dana yang disetujui Kongres untuk membiayai proyeknya.

Xavier Becerra Hak atas foto AFP Getty
Image caption "Kantor kepresidenan bukanlah tempat bermain drama," kata Jaksa Agung California, Xavier Becerra.

Keputusan Trump dikatakan "tidak konstitusional dan tidak sesuai hukum" dan "presiden sendiri mengakui" bahwa pernyataan darurat tidak diperlukan.

"Kami menuntut Presiden Trump untuk menghentikannya, secara sepihak merampok dana pembayar pajak yang secara hukum disisihkan Kongres untuk kepentingan rakyat negara bagian kami.

"Bagi sebagian besar dari kami, kantor kepresidenan bukanlah tempat bermain drama," kata Jaksa Agung California, Xavier Becerra.

Negara lain yang juga menuntut adalah Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia dan Michigan.

Negara-negara bagian - semuanya kecuali Maryland dikuasai Demokrat - menyatakan tuntutan bertujuan untuk melindungi rakyat, sumbar daya alam dan kepentingan ekonomi. Mereka mengatakan perintah Trump untuk mengalihkan dana akan membuat mereka harus mengeluarkan dana jutaan dolar.

Gedung Putih belum mengomentari tuntutan yang diajukan ke pengadilan Northern District of California itu.

Gubernur California, Gavin Newsom menolak keputusan presiden dengan mengatakannya sebagai sebuah "teater politik" sementara jaksa agung negara bagian New York dari partai Demokrat, Letitia James menegaskan " akan menyerang balik dengan menggunakan semua perangkat hukum yang tersedia untuk kami".

Contoh tembok yang digagas Trump dekat perbatasan AS-Meksiko di California. Hak atas foto Reuters
Image caption Contoh tembok yang digagas Trump dekat perbatasan AS-Meksiko di California.

Bagaimana Trump menyatakan keadaan darurat?

Presiden mengatakan keadaan darurat akan memungkinkannya untuk mendapatkan hampir US$8 miliar, masih jauh lebih sedikit dibandingkan perkiraan biaya US$23 miliar biaya tembok sepanjang 3.200 km di perbatasan.

Trump menyadari bahwa dirinya dapat dituntut karena tindakan ini dan memperkirakan kasus ini kemungkinan akan mencapai Mahkamah Agung.
:
"Kita akan menghadapi krisis keamanan nasional di perbatasan bagian selatan kita," kata Trump yang berulang kali mengatakan saat kampanye presiden 2016 bahwa Meksiko akan membiayai tembok. "Semua orang mengetahui tembok akan berguna."

Tetapi para pengkritiknya menuduh pemerintah membuat-buat krisis, dengan mengatakan pernyataan presiden tentang keadaan tersebut tidaklah benar.

Sejumlah pengamat mengatakan sebagian besar migran gelap yang masuk ke AS setiap tahun adalah orang-orang yang tetap tinggal setelah masa berlaku visanya habis dan sebagian besar narkoba yang masuk ke negara itu dibawa melalui pelabuhan.

Setelah pernyataan hari Jumat, kelompok advokasi liberal, Public Citizen, mengajukan tuntutan mewakili cagar alam dan tiga pemilik tanah di Texas yang diberitahu bahwa tembok akan dibangun di lahan mereka.

Pimpinan Kongres dari Demokrat, Nancy Pelosi saat Presiden Trump menyampaikan pidato kenegaraan pada 5 Februari 2019. Hak atas foto EPA
Image caption Pimpinan Kongres dari Demokrat, Nancy Pelosi saat Presiden Trump menyampaikan pidato kenegaraan pada 5 Februari 2019.

Apa yang dimaksud dengan darurat nasional?

National Emergencies Act digunakan saat terjadi krisis nasional. Jika presiden menyatakan keadaan darurat nasional maka langkah itu akan membuat presiden memiliki akses terhadap kekuasaan khusus yang memungkinkannya memotong proses politik pada umumnya.

Pernyataan darurat sejumlah presiden sebelumnya terkait dengan krisis kebijakan luar negeri - termasuk menghambat pihak yang terlibat terorisme memiliki akses terhadap dana atau melarang investasi negara yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia.

Hukum darurat tersebut berisi klausul yang mengizinkan Kongres untuk mencabut status darurat jika kedua majelis melakukan pemungutan suara - dan presiden tidak memveto.

Karena memegang kekuasaan mayoritas di Kongres, Demokrat dapat meloloskan resolusi ke Senat. Republik memang menguasai Senat, tetapi sejumlah senator Republik secara terbuka mengatakan ketidaknyamanan mereka terkait tindakan presiden menyatakan darurat nasional.

Resolusi tetap memerlukan tanda tangan Trump agar dapat lolos dan presiden dapat mengeluarkan veto. Suara mayoritas meyakinkan di kedua majelis Kongres - yang saat ini sedang reses selama seminggu - diperlukan untuk membatalkan veto presiden.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Donald Trump
16 negara bagian AS gugat Presiden Trump terkait Pembangunan Tembok Perbatasan
Donald Trump Mencatatkan Pembayaran terhadap Bintang Film Porno Stormy Daniels
Donald Trump Mengakui Bayar 'Uang Tutup Mulut' untuk Bintang Film Porno
3 Perempuan AS Menuduh Trump 'Menggerayangi' Mereka
Pidana Kebencian terhadap Muslim di AS 'Naik Tajam' Setelah Donald Trump Menang
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sandiaga Uno Dicurhati Soal Listrik, Rentenir Hingga Impor di Muncar Banyuwangi
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online
HUT Lampung Ke-55, Rahmat Mirzani Djausal: Saatnya Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia
Mengurai Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Ketua MPR: Mari Ciptakan Pemilu yang Damai dan Menggembirakan
Krisis Politik Awali Konflik di Negara Muslim
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online
KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama
Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru
KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka
Prabowo: Tugas sebagai Pemimpin Tidak Sulit, Asalkan Gunakan Akal Sehatmu dan Cintai Rakyatmu
Polisi Mengungkap Jaringan Narkoba Shabu Riau-Jakarta-Bandung dengan 6 Tersangka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]