Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
PNS
16 ASN Kaur Dipecat, Sementara Tersangka OTT BKDPSDM Lolos dari Pemecatan
2019-01-01 12:25:42

Tampak Sekretaris Daerah Kaur, Nandar Munadi, M.Si saat acara konferensi pers pemecatan 16 ASN Kaur.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Melalui proses yang cukup panjang akhirnya Pemerintah Kabupaten Kaur telah melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional, selain itu SKB ini merujuk dari aturan Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu merilis nama-nama Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan secara tidak hormat yang sudah memiliki keputusan hukum tetap sebanyak 16 orang, pada konferensi pers yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kaur, Nandar Munadi, M.Si, Kepala BKD PSDM Kaur, Inspektur Daerah Kabupaten Kaur, Wakapolres Kaur, Kabag Humas Pemda Kaur, serta puluhan awak media pada, Senin (31/12).

Dalam konferensi pers ini disampaikan langsung oleh Sekda Kaur penyampaiannya bahwa, "hari ini ada 16 orang yang diberhentikan. Berikut ini nama-nama PNS yang diberhentikan secara tidak hormat: Ahmad Marzuki (Camat Maje), Kasmi Harasti (Camat Tanjung Kemuning), Mislan, Darmawan, Meri Altu Syaferi, Mardi, Zainudin, Lisarwan, Setiawan Putra, Ujang Mardani, Yetminson, Sapto Mugiyanto, Risdani, Panudi, Sidin Tono, dan Sumaryana," ujar Nandar, Senin (31/12).

Sekda Kaur juga menambahkan, "terkait kasus OTT Kasi dan Kabid BKDPSD Kaur beberapa waktu yang lalu itu tidak termasuk kasus Korupsi," pungkas Sekda Nandar Munadi dengan awak media.(bh/aty)

Share : |

 
Berita Terkait PNS
Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara
16 ASN Kaur Dipecat, Sementara Tersangka OTT BKDPSDM Lolos dari Pemecatan
DPR Dorong Pegawai Honorer Diberi Remunerasi
293 Honorer Kategori 2 Gantungkan Harapan dengan DPRD Kaur
Kemenpan RB: Ada 2.357 ASN Terlibat Kasus Tipikor dalam Tahap Pemberhentian
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mahasiswa Hukum UBK Lakukan Penelitian di PPWI terkait UKW
Pukul Hakim di Persidangan, Tomy Winata Himbau DA Agar Patuh dan Taat Hukum
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Gerindra: Demi Indonesia, Prabowo Rela Dikecam karena Bertemu Jokowi
Forum Kerjasama Agribisnis Indonesia-Singapura Tingkatkan Ekspor Hortikuktura
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]