Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
14 Negara Pasifik Hadiri Forum IPPP
2018-07-23 12:13:58

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 14 negara di Kawasan Pasifik menghadiri forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainaibility yang digelar di Jakarta, Senin-Selasa (23-24/7). Pertemuan ini merupakan forum kemitraan parlemen baru antara Indonesia dan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, IPPP merupakan inisiatif DPR RI dalam mencari terobosan baru untuk mengembangkan kerja sama kemitraan di berbagai bidang, khususnya ekonomi, dengan negara-negara di Kawasan Pasifik.

"Agenda IPPP ini untuk mempererat hubungan diplomasi antara Parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik. Alhamdulilah, dari 16 negara ada 14 negara yang hadir dan 9 Ketua DPR," ungkap Nurhayati, usai gala dinner sebagai simbol penyambutan kepada seluruh delegasi, di Jakarta, Minggu (22/7) malam.

Ke-14 negara tersebut adalah Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Republik Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru.

Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, sidang yang mengangkat tema tentang pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan maritim ini merupakan momentum bersejarah karena pertama kalinya bagi Indonesia dan negara-negara pasifik saling bertemu guna memperat konektivitas.

"Tadi sudah dilakukan beberapa pertemuan bilateral. Mereka mengatakan sangat berterima kasih atas keramatamahan masyarakat Indonesia. Kita semua sepakat hubungan yang sudah dekat ini perlu ditingkatkan lagi," papar Nurhayati.

Di sisi lain ia menambahkan, melalui forum ini diharapkan negara-negara Pasifik dapat mengenal lebih jauh budaya serta karakteristik bangsa Indonesia yang begitu beragam. Sama seperti negara Pasifik, Indonesia juga memiliki masyarakat yang berasal dari rumpun Melanesia dan Polynesia.

"Hal-hal seperti ini perlu juga kita kenalkan supaya mereka memahami bahwa inilah Indonesia. Kita adalah negara kesatuan republik yang berdaulat dan tidak pernah membedakan suku maupun etnis. Itu kita tekankan dan mereka sangat terbuka, bisa dirasakan dari welcome dinner malam ini. Mereka begitu menyatu dan merasa berada di daerah mereka sendiri," tandas Nurhayati.(ann/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait DPR RI
Tiga RUU Disahkan Jadi Undang Undang
Ketua DPR Ingatkan Ancaman Infiltrasi Budaya Asing
DPR Selalu Membuka Diri untuk Rakyat
Lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Segera Disahkan
Wujudkan Kemudahan Akses Informasi, DPR Segera Luncurkan PBIC
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
LKPP dan 5 Kementerian Tandatangani MoU e-Katalog sektoral
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
Pembangunan Monumen Bahasa Mangkrak, Mustofa Widjaja Desak Pemerintah Segera Selesaikan
Hasil Survei Indomatrik Merilis Elektabilitas Prabowo Sudah Pepet Jokowi
Muhammadiyah Membangkitkan Kembali Kesadaran Beragama yang Mencerahkan
Presiden Trump Umumkan Kondisi 'Darurat' Aatas Dinding Perbatasan Meksiko
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
Hasil Survei Indomatrik Merilis Elektabilitas Prabowo Sudah Pepet Jokowi
Muhammadiyah Membangkitkan Kembali Kesadaran Beragama yang Mencerahkan
Cyber Crime Ditreskrimsus PMJ Tangkap 4 Pelaku Order Fiktif Gojek
Elektabiltas Petahana Cenderung Menurun, Blunder Tunjukan Kepanikan
Komisi VII Kawal Masalah Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Freeport
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]