Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BLBU
1 Dari 4 Saksi Kasus BLBU di Kementan Belum Penuhi Panggilan Penyidik
Thursday 01 Aug 2013 01:20:08

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Lima orang dipanggil Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) paket I tahun 2012 pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Untuk dugaan tindak pidana korupsi BLBU paket I tahun 2013, dari pukul 09:00 diperiksa 1 orang tersangka, dan 4 orang saksi, yang pada pokoknya mengenai pelaksanaan PT. Hidayah Nur Wahana (HNW) selaku pemenang lelang dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan BLBU paket I tahun 2012, diperiksa tersangka S, Direktur PT. HNW," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi kepada Wartawan, Rabu (1/8) di Jakarta.

Sebagaimana diketahu PT HNW bertanggung jawab (BLBU) pada wilayah Aceh, Sumartra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan dan Bangka Belitung dengan nilai kontrak Rp. 209.800.050.000,- (Dua Ratus Sembilan Miliar, Delapan Ratus Juta, Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dijelaskan Untung, pemeriksaan yang terkait dengan keberadaan dan jabatan Saksi di PT. HNW serta mengenai harta kekayaan PT. HNW, diperiksa saksi Nurul Hasanah, Komisaris PT. HNW juga istri dari Tersangka S, dan terkait dengan kewenangan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, untuk melaksanakan pengujian mutu benih sebelum benih disalurkan oleh PT. HNW kepada masyarakat penerima diperiksa saksi Zainudin, BPSB Provinsi Jambi.

Sedangkan 2 saksi lainnya, yaitu Saifuddin, BPSB provinsi Riau dan Fahrullrozi, BPSP provinsi Sumatra Selatan dicecar pertanyaan sama, yakni kewenangan BPSB Dinas Pertanian Tanaman Pangan untuk melaksanakan pengujian mutu Benih sebelum Benih disalurkan oleh PT. HNW kepada Masyarakat penerima.

"Adapun saksi dari BPSB provinsi Bangka Belitung dan provinsi Bengkulu, ditunggu penyidik hingga pukul 15:00 WIB belum hadir memenuhi panggilan penyidik," ujar Untung.(bhc/mdb)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus BLBU
Perkembangan Kasus BLBU Rp 209 Milyar yang di Garap Kejaksaan
Tim Penyidik Kejagung Periksa 4 Saksi Kasus Proyek BLBU 209 Milyar
Negara Rugi Rp112 Miliar, Untung: Pelimpahan Sudah Dilakukan Hari Ini
3 Orang Pengawas Tanaman Diperiksa Penyidik Kejagung
Kasus BLBU, Dirjen Kementan Kembali Dipanggil Penyidik Kejagung
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer | Buku Tamu

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]