Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Rohingya
'Mendiamkan' Kekejaman terhadap Muslim Rohingnya, Kian Banyak Penghargaan Aung San Suu Kyi Dicabut
2018-09-12 07:42:28

Aung San Suu Kyi dianggap tak berbuat banyak guna mencegah gelombang kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.(Foto: twitter)
SKOTLANDIA, Berita HUKUM - Pemerintah kota Aberdeen, Skotlandia, memutuskan untuk membongkar tanda penghargaan bagi Aung San Suu Kyi, di tengah kecaman keras bahwa ia 'membisu' soal kekejaman terhadap warga minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Pembongkaran dilakukan setelah dewan kota setuju untuk mengambil langkah tersebut.

Pembongkaran penghargaan untuk Aung San Suu Kyi diusulkan oleh anggota dewan kota Barney Crockett, yang mengatakan, "Saya kira tanda penghargaan ini diganti saja dengan penghargaan yang menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia."

Pemerintah kota Aberdeen membuat tanda penghargaan bagi Aung San Suu Kyi atas permintaan organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, sepuluh tahun silam.

Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 ketika menjalani tahanan rumah di Rangoon.

Hadiah diberikan kepadanya sebagai penghargaan atas upayanya mendorong demokratisasi dan penghormataan terhadap hak asasi manusia.

Setelah pemilihan umum di Myanmar pada 2015 ia diangkatkan menjadi penasehat negara, yang pada praktiknya adalah kepala pemerintahan sipil.

Dua tahun kemudian pecah gelombang kekerasan di negara bagian Rakhine setelah milisi Rohingya menyerang pos-pos polisi, menewaskan 12 aparat keamanan.<

Merespons insiden ini, militer Myanmar menggelar operasi dengan dalih menumpas milisi Rohingya.

Aksi-aksi kekerasan pecah yang membuat masyarakat internasional menuduh aparat keamanan Myanmar membunuh warga Muslim dan membakar desa-desa mereka.

Ratusan ribu warga Muslim Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh untuk menghindari gelombang kekerasan.

Hadiah Nobel Perdamaian dicabut?

RohingyaHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionPerempuan dan anak-anak Rohingya menunggu pemeriksaan kesehatan di kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh. Jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh mencapi lebih dari 700.000 orang.

Jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh mencapai sekitar 700.000 orang.

Pejabat PBB menggambarkan apa yang dilakukan militer Myanmar sebagai "jelas-jelas pembersihan etnik", tuduhan yang ditolak oleh pemerintah dan militer Myanmar.

Tim penyelidik PBB mengatakan kuat diduga telah terjadi pembantaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merekomendasikan agar jenderal-jenderal Myanmar diadili.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengatakan mereka membuka kemungkinan mengadili jenderal-jenderal Myanmar, meski Myanmar bukan negara anggota ICC, tapi krisis ini telah berdampak ke Bangladesh, yang merupakan negara anggota ICC.

Di saat kebrutalan dan kekejaman terhadap warga minoritas Muslim Rohingya terjadi, Aung San Suu Kyi tidak mengutuk atau mengevam keras tindakan militer Myanmar, sikap yang sangat disayangkan masyarakat internasional.

Bulan lalu, penghargaan Freedom of Edinburgh bagi Aung Saan Suu Kyi dibatalkan.

Kota-kota lain seperti Glasgow, Newcastle, dan Oxford, juga mencabut tanda penghormatan untuk Suu Kyi.

Di luar itu, masyarakat dari berbagai negara mengajukan petisi agar hadiah Nobel Perdamaian baginya dibatalkan saja, tapi Komite Nobel mengatakan hadiah tersebut tidak akan dicabut.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Rohingya
'Mendiamkan' Kekejaman terhadap Muslim Rohingnya, Kian Banyak Penghargaan Aung San Suu Kyi Dicabut
Krisis Rohingya: 131 Anggota Parlemen ASEAN Desak PBB Bawa Myanmar ke Mahkamah Internasional
Nelayan Selamatkan Para Pengungsi Etnis Rohingya Terdampar di Laut Aceh
DPR Harap ASEAN Proaktif Selesaikan Krisis Rohingya
Indonesia Dituntut Ambil Peran Tuntaskan Genosida Rohingya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]