Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
BUMN
'Harusnya BUMN Tidak Tunduk kepada UU Keuangan Negara'
Thursday 04 Jul 2013 09:16:54

Gedung Badan Usaha Milik Negara (BUMN).(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Seharusnya BUMN tidak tunduk kepada UU Keuangan Negara dan hanya tunduk kepada UU Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam putusan MK dalam perkara 77/PUU-IX/0211. Sehingga untuk terciptanya harmonisasi dan menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan jaminan konstitusi, seharusnya pasal-pasal dalam UU Keuangan Negara dan UU BPK harus diselaraskan dengan putusan MK, untuk terciptanya harmonisasi dan menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan jaminan konstitusi.

Hal demikian disampaikan oleh Para Pemohon dalam sidang pendahuluan uji materi terhadap Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan pasal 11 huruf a UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Perkara ini diajukan Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta dua orang warga negara yaitu Omay Komar Wiraatmadja dan dan Sutrisno Sastroredjo, masing-masing mantan Direktur utama BUMN Pupuk Kaltim dan mantan Presiden Direktur Krakatau Steel.

Perbaikan Permohonan

Kepada majelis hakim konstitusi yang dipimpin Ahmad Fadlil Sumadi, Binsar jon Vic yang mewakili Para Pemohon dalam perkara nomor 62/PUU-XI/2013 ini menjelaskan telah melakukan sejumlah perbaikan sesuai dengan nasihat majelis hakim konstitusi pada sidang terdahulu, (Senin 17/06/2013). Perbaikan itu antara lain memperjelas kedudukan hukum Forum Hukum BUMN sebagai lembaga hukum privat yang dibentuk secara resmi berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dijelaskan Binsar, Forum Hukum ini dibentuk oleh 142 BUMN untuk mewadahi pejabat ataupun unit kerja dari BUMN yang menangani fungsi hukum di lingkungan BUMN, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BUMN.

Sementara mengenai kedudukan hukum dua orang mantan direktur utama BUMN yang menjadi Pemohon dalam perkara ini, Binsar menjelaskan keduanya mengambil kedudukan hukum sebagai perorangan warga negara yang secara faktual telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan-ketentuan dua UU tersebut. Di dalam permohonan disebutkan, akibat berlakunya pasal-pasal yang dipersoalkan dalam dua UU tersebut, kedua Pemohon pernah merasakan kursi terdakwa di pengadilan atas tuduhan korupsi, meski pada akhirnya pengadilan menyatakan Para Pemohon tidak bersalah dan diputus bebas.

Sebelumnya, ketua Forum Hukum BUMN, Hambra Samal, menerangkan permohonan ini sebenarnya bertujuan meminta ketegasan kepada MK untuk menentukan UU mana yang harus diikuti oleh BUMN. Dirinya berharap agar MK memberikan putusan UU Keuangan Negara dan UU BPK yang diajukan Pemohon dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, sehingga BUMN hanya tunduk pada UU Perseroan Terbatas agar dapat leluasa mengembangkan usahanya dan dapat bersaing dengan perusahaan swasta.(ilh/mk/bhc/opn)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait BUMN
Mahfud MD: KAHMI Siap Judicial Review ke MA terkait PP 72/2016 tentang BUMN
Keluarkan PP No.72/2016 Presiden Jokowi Bisa Diinterpelasi
PP 72/2016 Menggunting Pengawasan DPR pada Kementerian BUMN
Ketum FSP BUMN: Banyak Kegagalan PMN ke BUMN Bukan dari BUMN-nya Sendiri
Komisi VI Tegur Menkeu Soal Kewenangan Bahas PNM 4 BUMN
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kebakaran Hanguskan 30 Bangsal di Samarinda
Artis Bunga Zainal Tertipu, Foto Ternyata untuk Brand Minyak Angin
Rakornis Pusdalops TNI Wujudkan Interoperabilitas Kodalops Trimatra Terpadu
Doli Kurnia: Ahok Gate Contoh Demokrasi Kebablasan dalam Istilah Jokowi
Haedar Sampaikan 10 Karakter Muhammadiyah pada Tanwir Muhammadiyah di Ambon
KPU Banten Tetapkan Wahidin-Andika Unggul Tipis 1,90 Persen
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Artis Bunga Zainal Tertipu, Foto Ternyata untuk Brand Minyak Angin
Doli Kurnia: Ahok Gate Contoh Demokrasi Kebablasan dalam Istilah Jokowi
Menurut JK Ketidakadilan Ciptakan Kesenjangan Sosial
Pengamat: KPK Seharusnya Turun Tangan Usut Dana Teman Ahok
Amien Rais: Politik Harus Didudukan Sesuai dengan Porsinya
Ternyata Hanya Membagi Rp 8 Triliun Pertahun, Saatnya Ubah KK Freeport Jadi IUPK
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]