Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
SARA
'Selain Kasus Puisi, Polri Punya Utang Kasus Ijazah Palsu Sukmawati'
2018-04-07 11:20:25

Tampak suasana Aksi Bela Islam 64 (6 April).(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Gelombang demo Sukmawati Soekarnoputri terjadi di sejumlah daerah. Tuntutannya, Polisi segera wajib untuk memproses hukum Sukmawati atas dugaan penodaan agama Islam karena puisi 'Ibu Indonesia' yang sangat melecehkan syariat Islam.

Selain di Jakarta, demo Sukmawati digelar di Tegal, Semarang dan Solo. Di Jakarta, aksi yang digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini dipusatkan di depan kantor Bareskrim Polri, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (6/4).

Bergerak dari Masjid Istiqlal, massa berkumpul di depan kantor Bareskrim. Tokoh PA 212 seperti Ketum DPP PA 212 Slamet Maarif, Eggi Sudjana hingga Asma Dewi ikut hadir.

Memenuhi dua ruas jalur, massa menyuarakan tuntutannya agar Bareskrim cepat menindaklanjuti laporan terhadap Sukmawati. Hingga saat ini ada 11 laporan terkait puisi Sukmawati yang diterima polisi.

Tampak satu baracuda, watercanon dan ratusan personel polisi terlihat sudah bersiaga di depan kantor Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, berkisar total sekitar 6.000 personel mengamankan jalannya aksi damai ini.

Nampak juga pada mobil pendemo dibentangkan spanduk wajah Sukmawati Soekarnoputri dan tulisan 'Maaf.. bukan berarti hukum berhenti' tertera di spanduk. Sedang, spanduk lainnya terdapat gambar perempuan berhijab dengan tulisan 'Konde Budaya Negeri. Hijab adalah Iman dan Syari'at Mulia Kami'.

Puisi Sukmawati pertama kali dilaporkan di Polda Metro Jaya pada Selasa (3/4). Menyusul kemudian laporan-laporan ke Bareskrim di antaranya dari PA 212 dan ACTA.

Saat beraudiensi dengan Kasubdit II Dirtipidum Bareskrim Polri Kombes Joko Purwanto, perwakilan massa PA 212 mengaku aspirasinya akan ditindaklanjuti.

"(Bareskrim) akan segera memproses ini. Dia (Kasubdit II Dirtipidum Bareskrim Polri Kombes Joko Purwanto) berjanji akan menyampaikan kepada atasannya untuk segera memproses ini. Kita kasih batas waktu tidak lama," ujar Ketum DPP PA 212 Slamet Maarif usai pertemuan.

PA 212 mengaku memaafkan Sukmawati terkait puisi 'Ibu Indonesia' yang menyinggung syariat Islam, azan, dan cadar. Namun, mereka ingin proses hukum tetap berjalan.

"Perlu kami catat kalau di dalam ada Sukmawati kami delegasi akan langsung keluar dari ruangan. Sesama muslim kami maafkan tapi kalau penghina agama biarkan hukum yang menjawab tidak ada kata lain wajib hukum, penjarakan," kata Ketua Umum DPP Persaudaraan Alumni 212 Slamet di atas mobil komando.

Bareskrim pun meminta PA 212 bersabar. Bareskrim ditegaskan menindaklanjuti laporan dugaan penodaan agama lewat puisi yang dibacakan Sukmawati pada acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Ajang Indonesia Fashion Week (IFW) 2018.

"Ini laporannya baru dua hari ini saja. Itu kami baru kerja ini. Sabar, nanti kami akan lihat, tapi kami akan mintai keterangan," kata Wadir Dittipidum Kombes Panca Putra saat dihubungi detikcom, Jumat (6/4).

Panca mengatakan pihaknya saat ini juga telah memeriksa pelapor Sukmawati. Total ada 11 pelaporan dugaan penodaan agama terhadap Sukmawati di Bareskrim.

"Para pelapor dimintai keterangan dalam rangka interview. Belum semuanya (dimintai keterangan) yang sudah kami terima itu yang kami tindak lanjuti dengan meminta keterangan terhadap para pelapor," ucap Panca.

Wakapolri Komjen Syafruddin sebelumnya menanggapi banjir laporan terkait puisi Sukmawati Soekarnoputri yang diterima institusinya. Dia menegaskan kepolisian wajib merespons laporan dari masyarakat.

"Ya ini kan baru dilaporkan di mana-mana. Jadi ya kita tunggulah. Karena ada laporan tentu Polri wajib merespons laporan itu," kata Syafruddin, Kamis (5/4).

Sedangkan, Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono menyebut pihaknya akan menelusuri adanya peristiwa pidana dari puisi Sukmawati.

"Kalau Bareskrim hanya penegakan hukum, jadi ya aspek hukumnya nanti akan kita lihat, ada nggak peristiwa pidana dan sebagainya," ujar Ari Dono.

Sedangkan, Ketua Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212, Damai Hari Lubis mengungkapkan kepolisian ternyata memiliki utang pengungkapan kasus lain atas Sukmawati Sukarnoputri. Selain penodaan agama yang saat ini telah ramai dilaporkan masyarakat.

Perkara pertama, jelas dia, tentu soal penistaan terhadap agama atau syariat islam terkait puisinya. Puisi Sukmawati secara hukum lengkap memuat unsur-unsur penodaan atau penistaan terhadap Islam.

"Secara hukum yang mengatur baik KUHP (materiil) dan hukum formalnya (KUHAP) perbuatan kejahatan ini adalah kategori bentuk delik umum, bukan delik aduan," jelas Damai Hari Lubis dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (6/4).

Secara hukum, ia yakin sebenarnya polisi telah mengetahui atau menemukan adanya pelanggaran penistaan ini. Karena itu, seharusnya Sukmawati sudah dapat diproses serta dilakukan penahanan.

Sedangkan perkara kedua, papar dia, adalah soal dugaan penggunaan ijazah palsu SMAN 3 Jakarta. Soal kasus ijazah palsu Sukmawati ini, ungkap dia, hampir dilupakan masyarakat, khususnya sejak pemilihan legislatif (Pileg) 2009 lalu.

Tapi Sukmawati dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri karena laporan ijazah palsu pada 2008. "Ijazah yang diduga palsu yang digunakan Sukmawati SMA 3 Jakarta untuk mendaftar sebagai calon anggota DPR RI dari Partai PNI Marhaenisme. Padahal pada pemilu 2004 Sukmawati juga menggunakan ijazah SMA 22," paparnya.

Karena itu Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212 meminta penyidik polri wajib melanjutkan perkara ijazah palsu Sukmawati ini. Dan dengan segera tingkatkan kelengkapan penyidikan selanjutnya segera serahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"JPU segera juga dalam waktu sesegera mungkin, langsung ajukan P- 21 ( KUHAP ) ke Lembaga peradilan," tegasnya.(dbs/mnd/fdn/knv/detik/aa/br/republika/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait SARA
Bareskrim Masih Kaji Pelimpahan Kasus Puisi Sukmawati Ke Mabes Polri
Ratusan Massa FPI Gelar Orasi 'Tangkap Sukmawati' di Lhokseumawe
'Selain Kasus Puisi, Polri Punya Utang Kasus Ijazah Palsu Sukmawati'
Terkait Puisi Sukmawati, Berbagai Ormas Islam Siap Unjuk Rasa Aksi Bela Islam 64
Wakil Ketua DPR: Puisi Sukmawati Memicu Konflik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Sederet Artis, Bintang Radio Jateng Siap Meriahkan Konser Kebangsaan Bela Indonesiaku di Semarang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg Pendukung Jokowi-Ma"ruf
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]