Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Ahok
'Ahok Masih di Rutan Mako Brimob karena Kedekatannya dengan Jokowi'
2018-04-01 19:16:53

Ilustrasi. Terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok keluar dari mobil tahanan.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai pihak mempertanyakan sebagaimana pakar hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, yang juga mengungkapkan terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, belum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kemungkinan karena Ahok dekat dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Faktor kedekatan itulah yang membuat institusi pemerintah, baik Kejaksaan maupun Ditjen Pemasyarakatan, takut memindahkan Ahok ke Lapas dari rumah tahanan (Rutan) Mako Brimob.

"Ya kita semua tahu Ahok ini siapa, orang yang dekat dengan Jokowi. Ini kalau kita melihat dari asumsi di luar aturan ya," kata dia, Minggu (1/4).

Adanya kesan kedekatan Ahok dengan Jokowi itu, menurut Asep, membuat aparat pun membiarkan Ahok tetap berada di rutan Mako Brimob. "Ya itulah, merasa dilindungi oleh penguasa. Aparat di bawahnya jadi tidak berani mengeksekusi," ungkap dia.

Asep berpendapat, Ahok akan dipindahkan ke Lapas bila Jokowi turun tangan dengan meminta kepada jajarannya memindahkan Ahok ke Lapas seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang 12/1995 tentang Pemasyarakatan. "Kalau Jokowi mengatakan silakan bawa ke Lapas, nah semua akan ikut itu. Saya kira, ini ada di tangan Jokowi. Kalau saya boleh curiga begitu," ujar dia.

Menurut Asep, tak ada masalah jika pemerintah turut campur dalam penahanan kasus Ahok karena persoalan di ranah meja hijau telah selesai. Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Ahok juga sudah ditolak Mahkamah Agung. Putusan atas perkara kasus tersebut sudah inkrah.

Menurut Asep, pemerintah melanggar Undang-undang 12/1995 tentang Pemasyarakatan, karena tidak menjebloskan Ahok ke Lapas. "Sesungguhnya kalau sudah inkrah dan PK ditolak, artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak menempatkan di Lapas. Ini pelanggaran betul terhadap UU Pemasyarakatan," tegas Asep.(um/rd/republika/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Ahok
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok Sudah Keluar Bebas dari Rutan Mako Brimob
Ditertawai Adiknya Ahok, Sam Aliano: Harapan Veronika Tan Jadi Ibu Negara
Mako, Ahok dan Teroris
Terkait Kewarganegaraan Ayah Ahok, Inilah Tanggapan Yusril Atas Surat Terbuka Adik Ahok
'Ahok Masih di Rutan Mako Brimob karena Kedekatannya dengan Jokowi'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengamat: Rusuh 22 Mei Diharapkan Jadi Momen Perubahan Budaya Politik
Ini Tanggapan Presidium Alumni 212 Soal People Power dan Rusuh di Bawaslu
Pemprov DKI Jakarta Gelar Lomba Foto dan Vlog
AJI: Kekerasan terhadap 20 Jurnalis Saat Aksi 22 Mei Harus Diusut
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
Brexit: PM Inggris Theresa May akan Mundur karena Tak Mampu Bawa Inggris Keluar dari Uni Eropa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]